Pemprov Kalsel Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Perencanaan Pembangunan
Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Khazairin menegaskan, data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi, mengidentifikasi peluang pengembangan sektor usaha, serta menyusun program pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa data merupakan fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah. Semakin akurat data yang tersedia, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” tegas Tito.
Ia menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Hasil sensus tersebut akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.
Lebih lanjut, Tito juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar proaktif menjalin koordinasi dengan BPS demi memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal dan menghasilkan data berkualitas.
“Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif sebagai pijakan kuat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. (Adpim/Nd_234)
