Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan stabilitas inflasi daerah tetap terjaga. Berdasarkan perkembangan terbaru, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalsel mengalami penurunan menjadi 0,09 persen, menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang semakin terkendali.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Rusma Khazairin, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (13/7/2026).
Dalam rakor tersebut, Rusma Khazairin didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya. Kegiatan yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu diikuti oleh gubernur, bupati, wali kota, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan dalam rakor tersebut, di antaranya perkembangan kenaikan harga ikan segar di berbagai daerah, proses pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Rusma Khazairin menyampaikan, kondisi inflasi Kalimantan Selatan saat ini berada dalam keadaan aman dan terkendali. Bahkan, beberapa komoditas mengalami penurunan harga atau deflasi.
“Berdasarkan rilis BPS pada Juni lalu, Kalsel berada di urutan ke-6 tertinggi nasional. Namun berdasarkan rilis BPS pada minggu kedua Juli ini, posisi kita sudah turun menjadi urutan ke-12. Jadi secara prinsip, IPH kita mengalami penurunan di angka 0,09,” jelas Rusma.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya mengungkapkan, komoditas ikan segar yang menjadi salah satu penyumbang inflasi secara nasional, untuk wilayah Kalimantan Selatan masih dalam kondisi aman dan terkendali.
“Kalau melihat peta geospasial inflasi, komoditas ikan segar di Kalsel berada pada zona hijau. Artinya, kondisi ikan segar kita aman dibandingkan provinsi lainnya,” ujar Eddy.
Meski inflasi daerah menunjukkan tren positif, Pemerintah Provinsi Kalsel tetap meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar terus melakukan pemantauan terhadap harga pangan bergejolak (volatile food).
Eddy menjelaskan, langkah pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak terjadi lonjakan harga pada komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi.
“Sesuai arahan Gubernur H. Muhidin, kabupaten dan kota dapat melakukan intervensi melalui Gerakan Pasar Murah maupun Operasi Pasar secara berkelanjutan untuk menjaga kestabilan harga pangan,” katanya.
Sebagai upaya memperkuat pengendalian inflasi, Pemprov Kalsel melalui Biro Perekonomian Setdaprov juga telah meluncurkan Early Warning System (EWS) Kawal Inflasi – Kalsel Bekerja.
Sistem yang dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel tersebut berfungsi mendeteksi secara dini potensi kenaikan harga dan ketersediaan pasokan, sehingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota dapat mengambil kebijakan secara cepat dan tepat.
“EWS ini menjadi dasar bagi TPID dalam menentukan langkah intervensi terhadap kondisi inflasi di daerah,” tambah Eddy.
Sistem tersebut telah diluncurkan dan dapat diakses melalui laman kawalinflasi.kalselprov.go.id.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau serta memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat.
Turut mengikuti rakor secara daring dari Command Center Setda Provinsi Kalsel, Kepala BPS Kalsel Mukhamad Mukhanif, perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Kadin Kalsel, serta instansi terkait lainnya. (Adpim/Kalsel)
