Gubernur H. Muhidin Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kalsel, Libatkan 3.989 Petugas dan Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8,1 Persen
Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (1/7/2026). Pencanangan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan terpercaya.
Prosesi pencanangan ditandai dengan simbol mendulang intan dan menyatukan kepingan intan bersama Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Selatan Haris Munandar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kalsel, pimpinan instansi vertikal, lembaga keuangan, asosiasi dunia usaha, akademisi, organisasi pengusaha, Tim Sensus Ekonomi Kalimantan Selatan, serta para undangan lainnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026, dengan pendataan lapangan secara langsung dari rumah ke rumah dimulai pada pertengahan Juni.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang menghasilkan data menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan berbagai sektor usaha di Indonesia. Data tersebut menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga pengambilan keputusan ekonomi yang tepat sasaran.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang wajib kita sukseskan. Sensus ini bukan hanya tugas BPS, tetapi menjadi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia agar kita dapat menata perekonomian berdasarkan data yang akurat dan lengkap,” ujar Muhidin.
Ia mengatakan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8,1 persen.
Selain itu, sensus diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Banua, memperkuat sektor UMKM, membuka lebih banyak lapangan kerja, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Muhidin menambahkan, komitmen Pemprov Kalsel terhadap kebijakan berbasis data telah diwujudkan melalui kolaborasi antara Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel dengan BPS Kalsel dalam pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi “Kawal Inflasi-Kalsel Bekerja”.
“Dengan semangat kolaborasi yang sama, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Gubernur juga mengimbau masyarakat dan para pelaku usaha agar tidak ragu menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur.
Menurutnya, seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya oleh BPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Saya sendiri sudah menerima petugas sensus. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas dengan baik. Partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Semakin baik data yang dimiliki, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang dapat dirumuskan,” tuturnya.
Muhidin mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan saat ini telah mencapai 5,67 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61 persen. Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen dapat diwujudkan melalui dukungan seluruh pihak terhadap pelaksanaan sensus.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Ia mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
“Kami mengimbau masyarakat memberikan data secara benar. Seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang,” tegas Dadang.
Sebanyak 3.989 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh kegiatan usaha di Kalimantan Selatan, mulai dari UMKM, usaha mikro, usaha rumah tangga hingga perusahaan berskala besar di seluruh lapangan usaha.
Melalui pencanangan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat sehingga Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data statistik ekonomi yang berkualitas sebagai dasar pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Rangkaian acara ditutup dengan pemasangan rompi petugas sensus secara simbolis oleh Gubernur H. Muhidin, dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Selatan. (Adpim/Nd_234)
