Jelajah Kalimantan News, Jakarta – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin memaparkan langkah strategis pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di hadapan pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6).
Rakorsus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago tersebut mempertemukan sejumlah kepala daerah dari provinsi rawan karhutla guna memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi musim kemarau dan ancaman El Nino yang diprediksi berlangsung hingga 2027.
Dalam paparannya, Muhidin menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla karena didominasi bentang alam rawa dan lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau panjang.
Dengan jumlah penduduk sekitar 4,37 juta jiwa yang tersebar di 13 kabupaten/kota dan luas wilayah mencapai 37.100 kilometer persegi, Kalsel menghadapi tantangan serius dalam mencegah kebakaran yang dipicu kondisi cuaca ekstrem maupun aktivitas pembukaan lahan.
Muhidin mengungkapkan, karhutla di Kalsel memiliki pola siklus yang berulang setiap beberapa tahun. Peristiwa besar tercatat pada 2011, 2015, 2019, hingga 2023. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan 2.799 kejadian karhutla dan luas lahan terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalsel telah menetapkan tiga kawasan prioritas pengendalian karhutla. Pertama, kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru. Kedua, wilayah utara yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong dan sebagian Tapin. Ketiga, wilayah timur Pegunungan Meratus yang mencakup Tanah Bumbu, Kotabaru serta sebagian Tanah Laut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, tercatat sebanyak 492 titik panas (hotspot) di Kalimantan Selatan dengan delapan kejadian kebakaran dan total luas lahan terbakar mencapai 33,52 hektare.
Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi yakni mencapai 300 titik, sementara Kabupaten Banjar mencatat luas lahan terdampak terbesar dengan sekitar 27,8 hektare lahan terbakar.
“Vegetasi gambut mulai mengering, muka air menurun, dan jumlah hotspot diperkirakan meningkat menjelang puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026,” ujar Muhidin.
Untuk memperkuat mitigasi, Pemprov Kalsel telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapan Karhutla 2026 kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota. Berbagai langkah pencegahan juga dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, latihan dan simulasi penanganan karhutla, serta pembangunan sarana pengendalian seperti embung, kanal dan pintu air.
Sejumlah upaya di lapangan juga telah berjalan, di antaranya patroli rutin kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor sejak April 2026, penetapan status Siaga Darurat Karhutla di Kabupaten Barito Kuala, pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan di Kabupaten Tapin dan Tanah Laut, serta rencana Apel Siaga Karhutla tingkat provinsi pada awal Juli mendatang.
Muhidin menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan kekuatan personel dan peralatan dalam jumlah besar untuk menghadapi potensi karhutla tahun ini.
Tercatat sebanyak 1.777 personel Tim Pemadaman Karhutla, 3.000 personel pendukung, 57 personel pengolah data dan informasi, serta 372 personel Tim Patroli dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) disiagakan. Selain itu tersedia 68 unit mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 unit kendaraan patroli, dan 337 unit mesin pompa air.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla merupakan isu strategis nasional karena berdampak langsung terhadap ketahanan negara, ekonomi, kesehatan masyarakat hingga hubungan diplomatik dengan negara tetangga.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” tegas Djamari.
Dalam rakorsus tersebut, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi dengan ekosistem gambut luas yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mewaspadai potensi karhutla seiring datangnya musim kemarau yang diprediksi lebih cepat, lebih kering dan berlangsung lebih lama akibat pengaruh El Nino.
Menurut laporan BMKG yang dipaparkan dalam rakorsus, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi melalui aktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Melalui langkah tersebut, pemantauan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dilakukan secara terintegrasi guna mencegah terulangnya bencana karhutla berskala besar di Indonesia.
Dengan kesiapan personel, peralatan, serta dukungan lintas sektor yang telah disiapkan sejak dini, Kalimantan Selatan optimistis mampu menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau 2026 dan dampak fenomena El Nino 2026–2027. (Adpim/Nd_234)
