Saiful Arif Minta SKPD Balangan Efisiensi Anggaran Tanpa Korbankan Layanan Publik
Jelajah Kalimantan News, Paringin – Anggota DPRD Balangan, Saiful Arif, menyoroti penerapan efisiensi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan di Kabupaten Balangan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (9/9/2025), Saiful menyebut sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes), mengaku belum menerima petunjuk teknis maupun surat edaran resmi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Balangan, Ahmad Sauki, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menggunakan skema efisiensi yang telah diterapkan sejak awal 2025 berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Yang kami kurangi hanya kegiatan operasional berupa perjalanan dinas. Sedangkan pelayanan teknis di lapangan tetap berjalan dengan anggaran penuh,” jelas Sauki.
Saiful Arif menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan layanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program penting seperti Home Care, pelayanan puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus tetap menjadi prioritas.
“Kalaupun nanti aturan efisiensi terbaru diberlakukan, kami berharap dinas tidak memangkas belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Kualitas layanan kesehatan di Balangan harus tetap terjaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu mengingatkan para kepala SKPD agar lebih transparan dan responsif terhadap kebijakan pusat.
“Fungsi anggaran DPRD tidak hanya mengesahkan, tapi juga mengawasi. Maka kami berharap pelaksanaan efisiensi ini tidak hanya formalitas, tapi benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Saiful juga menekankan, di tengah kondisi pengetatan fiskal, pemerintah daerah harus tetap mengutamakan belanja publik di sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar.
Reporter Dayat Editor Nando
