Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Gubernur Kalsel H. Muhidin mendampingi Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Senin (12/10/2026) siang.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan optimal, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman kebakaran yang masih berpotensi terjadi selama musim kemarau.
Dalam kesempatan itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam mengendalikan karhutla di Kalimantan Selatan. Berdasarkan pemantauan pada hari kunjungan, kondisi titik panas atau hotspot di Kalsel dinilai paling baik dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.
“Per hari ini, alhamdulillah, Kalimantan Selatan angka hotspot-nya terbaik di Kalimantan,” ujar Raja Juli Antoni.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh pihak lengah. Pasalnya, hujan alami diperkirakan baru turun pada pertengahan November, sedangkan lahan gambut masih memiliki potensi terbakar dan memicu kebakaran susulan apabila pengawasan melemah.
“Masih ada sekitar satu bulan lagi. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, Manggala Agni, dan relawan, semua tetap waspada,” tegasnya.
Raja Juli menekankan bahwa upaya pemadaman dan pencegahan harus terus dilakukan secara konsisten selama periode rawan kebakaran. Kesiapsiagaan petugas, patroli rutin, serta koordinasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting untuk mempertahankan kondisi yang terkendali.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi Gubernur H. Muhidin bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta kelompok relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.
“Saya percaya, dengan koordinasi yang sangat baik, kita bisa atasi titik-titik lainnya dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur H. Muhidin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengintensifkan patroli dan pengawasan, terutama di kawasan Hutan Lindung Liang Anggang yang berada di wilayah ring satu Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Melalui Dinas Kehutanan, sekitar 150 personel dikerahkan untuk melaksanakan patroli di dalam maupun di luar kawasan hutan lindung. Langkah tersebut bertujuan memperketat pengawasan, mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini, dan mencegah munculnya titik api baru.
“Gerakan kita untuk menjaga hutan lindung ini, Dinas Kehutanan rutin melakukan patroli. Ada 150 orang yang dikerahkan, baik di luar maupun di dalam kawasan,” kata Muhidin.
Menurutnya, kawasan sekitar bandara menjadi salah satu perhatian utama karena wilayah rawan karhutla juga mencakup Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, hingga Barito Kuala.
Namun, upaya pengendalian tidak hanya berfokus pada kawasan tersebut. Pemerintah provinsi tetap mendorong koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar pencegahan serta pemadaman dapat dilaksanakan secara terpadu di seluruh wilayah Kalsel.
Untuk memastikan penanganan karhutla berjalan berkelanjutan, Gubernur Muhidin menegaskan kesiapan pemerintah provinsi memberikan bantuan tambahan kepada daerah yang membutuhkan dukungan operasional.
Ia meminta para bupati dan wali kota segera berkoordinasi apabila anggaran penanganan karhutla yang tersedia tidak lagi mencukupi kebutuhan di lapangan.
“Kalau dana yang sudah diberikan oleh Presiden habis, tolong beritahu Gubernur agar bisa menyuplai kebutuhan yang diperlukan. Kemarin, kebutuhan solar juga kita bantu,” ungkapnya.
Dukungan operasional tersebut diharapkan dapat membantu petugas dan relawan tetap menjalankan tugas pemadaman, patroli, serta pencegahan, terutama di wilayah yang masih menghadapi ancaman kebakaran.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah dan petugas lapangan, Pemprov Kalsel juga memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam penanganan karhutla.
Muhidin mengungkapkan, sudah ada empat perusahaan yang menyatakan kesiapan membantu pendanaan relawan untuk mendukung kegiatan pemadaman kebakaran di Kalimantan Selatan.
Pemerintah provinsi selanjutnya akan mengarahkan dukungan tersebut melalui lembaga atau kelompok relawan yang dapat dibina bersama perusahaan terkait.
“Sudah ada empat perusahaan yang siap membantu pendanaan relawan. Nanti kita carikan lembaganya, seperti kelompok relawan ini, untuk dibina oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kalsel,” ujarnya.
Menurut Muhidin, keterlibatan dunia usaha menjadi langkah penting agar upaya pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah dan petugas di lapangan. Dukungan perusahaan diharapkan dapat memperkuat kapasitas relawan sekaligus memperluas jangkauan penanganan kebakaran, baik di sekitar wilayah operasional perusahaan maupun di kabupaten lain yang membutuhkan bantuan.
“Perusahaan kita minta membantu memadamkan api di Kalimantan Selatan, baik di daerah ring satu maupun di kabupaten-kabupaten lainnya,” pungkasnya.
Setelah meninjau kawasan Hutan Lindung Liang Anggang di Banjarbaru, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk melihat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
Kunjungan di Kalimantan Selatan turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian Kehutanan RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, Komandan Korem 101/Antasari Brigadir Jenderal TNI Ilham Yunus, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar, Kabinda Kalsel Kombes Pol. Sentot Adi Dharmawan, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Melalui patroli intensif, konsistensi pemadaman, dukungan operasional antardaerah, dan keterlibatan sektor swasta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pengendalian karhutla dapat terus diperkuat hingga musim hujan tiba.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Selatan (Adpim).
Foto: Adetia Naparin/Biro Adpim.
