Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel), Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur H. Muhidin menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (12/10/2026). Pertemuan yang berlangsung di Aula Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, tersebut membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menghimpun masukan mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah di Kalimantan Selatan. Sejumlah isu yang menjadi agenda pembahasan meliputi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan pernikahan dini, pelayanan keluarga berencana (KB), serta pengawasan obat dan makanan.
Mengawali dialog, Sekdaprov Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi Gubernur H. Muhidin atas perhatian dan komitmen Komisi IX DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, dan jaminan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalsel juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, termasuk pelayanan kesehatan, pemerataan program MBG hingga wilayah pelosok, serta dampak asap karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Gubernur H. Muhidin berharap, berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan dalam kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan pembahasan Komisi IX DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Pimpinan rombongan reses, Muhammad Yahya Zaini, mengatakan kunjungan ke Kalimantan Selatan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi pelaksanaan anggaran, tantangan di lapangan, serta aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah kebakaran hutan dan lahan beserta dampak kabut asap yang masih mengancam kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah Kalsel.
Menurut Yahya, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan menghambat aktivitas masyarakat.
Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru, mengganggu kegiatan belajar di sekolah maupun pekerjaan, serta menambah beban pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan, kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis perlu menjadi prioritas perlindungan ketika terjadi peningkatan paparan asap.
“Karenanya kami ingin memperoleh gambaran mengenai perkembangan gangguan kesehatan akibat asap, kesiapan obat dan masker, kapasitas Puskesmas dan rumah sakit, sistem rujukan, serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yahya.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi IX DPR RI ingin mendapatkan gambaran mengenai kesiapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan dukungan medis bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Kegiatan reses ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, BKKBN Pusat, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), serta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemprov Kalsel.
Sebanyak 17 anggota Komisi IX DPR RI menghadiri pertemuan tersebut. Di antaranya Sri Melyana dan Mariana dari Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Selatan, Edy Wuryanto, Indah Kurnia, Irma Suryani, Netty Prasetiyani, Luci Kurniasari, dan Surya Utama.
Dalam rangkaian pembahasan, paparan disampaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalsel, serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel.
Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Berbagai penjelasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan informasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan program, kendala di lapangan, serta kebutuhan masyarakat yang memerlukan tindak lanjut.
Selain membahas aspirasi dan persoalan pembangunan, kunjungan kerja Komisi IX DPR RI juga diisi dengan penyerahan santunan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Santunan pertama diberikan kepada ahli waris almarhum Muhammad Noor, pekerja PT Galuh Cempaka, dengan nilai sebesar Rp213.517.840. Dana tersebut mencakup manfaat Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta beasiswa.
Selanjutnya, dana Jaminan Kematian dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada keluarga Isri Yadie dari PPRSAR Dinas Sosial Provinsi Kalsel dengan total nilai Rp187.500.000.
Dengan demikian, total nilai kedua penyerahan santunan tersebut mencapai Rp401.017.840.
Penyaluran manfaat ini merupakan bagian dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus membantu meringankan beban keluarga penerima manfaat.
Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan bantuan modal usaha kepada Lusi Indrawati melalui program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA).
Lusi diketahui telah mengikuti pelatihan pembuatan buket bunga dan literasi keuangan. Program tersebut turut mendorong pemanfaatan manfaat jaminan sosial untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk usaha kerajinan tangan yang dipasarkan secara daring.
Bantuan modal usaha ini diharapkan dapat membantu penerima manfaat mengembangkan keterampilan yang dimiliki menjadi sumber penghasilan serta memperkuat kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat di tengah dampak kabut asap, Kementerian Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI juga menyerahkan bantuan masker kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dalam menghadapi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan tambahan.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemprov Kalsel berharap berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian serta tindak lanjut dari kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas jangkauan program gizi, memperkuat perlindungan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (Adpim)
