Gubernur Muhidin Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB
Jelajah Kalimantan News, Banjarmasin – Upaya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan terus diperkuat melalui sinergi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan unsur TNI. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Selasa malam (23/9/2026).
Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Gubernur H. Muhidin di Jalan Lingkar Selatan Dalam, Kota Banjarmasin. Hadir pula Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XXIV/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Ariffin, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra.
Pertemuan tersebut membahas penguatan langkah penanganan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Gubernur H. Muhidin mengatakan, Menteri Kehutanan meminta adanya pemaparan secara khusus mengenai kondisi Karhutla di Kalimantan Selatan.
“Pak Menteri tadi minta nanti dipaparkan kondisi Karhutla di Kalimantan Selatan,” ujar H. Muhidin.
Pemaparan tersebut rencananya disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi dampaknya terhadap kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (24/9/2026) di Jakarta.
Fokus Penanganan di Sejumlah Titik
Saat ini, penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur H. Muhidin dan unsur Forkopimda. Sejumlah lokasi menjadi fokus penanganan, di antaranya kawasan Guntung Damar Banjarbaru, Pengayuan Landasan Ulin, serta kawasan hutan lindung di sekitar Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar.
Sebelumnya, Gubernur H. Muhidin bersama jajaran Forkopimda bahkan turun langsung ke lokasi kebakaran di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi Kilometer 17, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Selasa (22/9/2026).
Di tengah kepulan asap tebal dan kobaran api, jajaran pemerintah daerah bersama unsur terkait melakukan pemadaman sekaligus memantau secara langsung kondisi kawasan yang terdampak Karhutla.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terpadu, sekaligus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat dan fasilitas umum.
Selain melakukan pemadaman, rombongan juga meninjau dapur Karhutla di kawasan Pengayuan dan Guntung Damar. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan logistik dan konsumsi bagi para petugas yang berjibaku melakukan penanganan Karhutla tetap tersedia.
Pantau Dampak Asap ke Rumah Sakit
Gubernur H. Muhidin juga bergerak menuju Rumah Sakit Sambang Lihum untuk melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan tersebut yang sempat terdampak kepungan asap Karhutla.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kabut asap dapat mengganggu aktivitas pelayanan kesehatan dan berdampak terhadap pasien maupun masyarakat di sekitar kawasan rumah sakit.
Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB Kawal Penanganan di Kalteng
Sebelum bertolak ke Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terlebih dahulu berada di Kalimantan Tengah, Senin (23/9/2026), untuk meninjau langsung penanganan Karhutla dan kabut asap.
Keduanya bahkan berkantor sementara di Kalimantan Tengah untuk mengawal penanganan Karhutla secara langsung. Kehadiran tersebut yang semula dijadwalkan untuk peninjauan, kemudian diperpanjang selama beberapa hari guna memantau perkembangan situasi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, persoalan yang dihadapi bukan hanya kebakaran, tetapi juga kabut asap yang muncul akibat Karhutla.
Menurutnya, hingga kini belum terdapat teknologi yang dapat secara langsung menghilangkan asap. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi faktor alam, terutama arah angin dan curah hujan.
Karena itu, pemerintah terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang terdampak Karhutla.
Namun, pelaksanaan OMC sempat menghadapi kendala akibat rendahnya jarak pandang di Bandara Cilik Riwut, sehingga pesawat yang digunakan untuk operasi tersebut belum dapat beroperasi secara optimal.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD dan seluruh unsur terkait diharapkan terus diperkuat untuk mempercepat penanganan Karhutla sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, serta sektor pelayanan publik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. (sal/adpim)
