Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2026. Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) sekaligus Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aula Mako Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026).
Rapat strategis tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, di antaranya Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, Ketua DPRD Kalsel H. Supian H.K., pimpinan SKK Migas, Pertamina Patra Niaga, BMKG, BPBD, serta sejumlah kepala SKPD dan instansi terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa struktur Satgas Karhutla yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih efektif menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau.
“Hari ini kita melaksanakan dua agenda penting, yaitu pembentukan Satgas Karhutla dan pengawasan pendistribusian BBM di wilayah Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin.
Menurutnya, satgas yang baru nantinya harus mampu menginventarisasi berbagai kendala di lapangan sekaligus menyusun langkah-langkah konkret guna mencegah dan menangani Karhutla sejak dini.
Berdasarkan laporan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sementara Juni menjadi masa transisi dengan curah hujan yang mulai berkurang dan Juli diprediksi menjadi awal musim kemarau di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Karena itu, Muhidin meminta seluruh anggota Satgas Karhutla melakukan pendataan ulang serta turun langsung ke lapangan guna memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar.
“Saat ini cuaca cukup panas. Saya minta masyarakat jangan membakar sembarangan. Kalau selesai membersihkan lahan, sampahnya lebih baik dikubur dan jangan dibakar karena berpotensi menimbulkan titik api yang bisa menyebar ke tempat lain,” tegasnya.
Gubernur juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra mengungkapkan hingga saat ini telah terpantau sebanyak 1.137 titik panas (hotspot) di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Dari jumlah tersebut tercatat 25 kejadian Karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 41,39 hektare. Bahkan Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau.
BMKG dalam paparannya menyebutkan bahwa belum ada wilayah di Kalimantan Selatan yang secara resmi memasuki musim kemarau. Namun sejumlah daerah diperkirakan mulai mengalami awal musim kemarau dalam waktu dekat.
Selain isu Karhutla, rapat juga membahas kondisi distribusi BBM bersubsidi yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Gubernur Muhidin memastikan stok BBM di Kalimantan Selatan dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekurangan pasokan.
“Alhamdulillah wilayah Kalimantan Selatan lancar karena dari Pertamina tidak ada kekurangan pasokan. Saya minta SPBU di wilayah perkotaan mengatur pelayanan agar tidak menimbulkan antrean panjang yang dapat menyebabkan kemacetan,” katanya.
Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menyebut rapat tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menghadapi dua persoalan yang menjadi perhatian publik, yakni ancaman Karhutla dan distribusi BBM.
Kapolda mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai tindakan penegakan hukum, termasuk memberantas praktik premanisme di sekitar SPBU dan menindak dugaan penimbunan BBM.
“Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk menangkap hampir 100 pelaku premanisme yang beroperasi di sekitar SPBU serta menindak berbagai dugaan penimbunan BBM berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi yang viral di media sosial,” ungkapnya.
Ia memastikan kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan tetap tersedia sesuai alokasi yang ditetapkan BPH Migas. Saat ini distribusi harian Biosolar mencapai sekitar 2.026 kiloliter (KL), sedangkan Pertalite mencapai sekitar 1.872 KL per hari.
Untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM, rapat menyepakati pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemprov Kalsel, Polda Kalsel dan Pertamina. Satgas tersebut akan melakukan pengawasan langsung di lapangan hingga patroli siber guna mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Rapat juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, mulai dari pemberian sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti bekerja sama dengan pelangsir, pengawasan ketat penggunaan barcode QR, penyediaan kantong parkir khusus untuk mengurangi antrean kendaraan, hingga penyesuaian jadwal distribusi BBM agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih tertib dan lancar.
Dengan pembentukan Satgas Karhutla yang baru dan penguatan pengawasan distribusi BBM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap ancaman kebakaran hutan dan berbagai persoalan distribusi energi dapat diantisipasi sejak dini sebelum memasuki puncak musim kemarau 2026. (Adpim/Nd_234)
