Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan meningkatkan operasi pasar, pemantauan harga, serta pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan pangan.
Langkah tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang diikuti Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (10/8/2026).
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti secara virtual oleh gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Usai mengikuti rakor, Adi Santoso menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel terus melakukan langkah antisipatif sesuai arahan Gubernur H. Muhidin untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Sebagaimana arahan Gubernur Kalsel H. Muhidin kepada beberapa instansi terkait untuk segera melakukan langkah antisipatif. Seperti operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, kemudian pemantauan dan pengawasan juga intens dilakukan Tim Satgas Pangan,” ujar Adi.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulan atau pelaku pasar yang memanfaatkan kondisi kenaikan harga untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat.
Selain memperkuat pengawasan, Pemprov Kalsel juga terus menggelar pasar murah di sejumlah daerah. Bahkan, pada Senin (10/8/2026), Gubernur H. Muhidin turun langsung dalam kegiatan pasar murah yang dipusatkan di Lapangan Dwiwarna, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Adi menjelaskan, pasar murah menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan akibat meningkatnya permintaan.
Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya beras, terung, ayam, dan daging.
“Ini salah satu langkah pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan,” jelasnya.
Kalsel Masuk 10 Besar Inflasi Tertinggi
Sementara itu, dalam rakor tersebut Mendagri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan inflasi berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 Agustus 2026.
Kalimantan Selatan tercatat masuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi year on year (yoy) tertinggi di Indonesia.
Tito menyebut Provinsi Papua Barat mencatat inflasi yoy tertinggi dengan angka 5,47 persen. Sementara Kalsel berada di peringkat keenam dari 38 provinsi dengan tingkat inflasi mencapai 4,28 persen.
“Tertinggi inflasi yoy dialami oleh Provinsi Papua Barat dengan angka persentase 5,47. Sementara untuk Kalsel menempati peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia dengan inflasi tertinggi, yang mencapai 4,28 persen,” kata Tito.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemprov Kalsel untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga pasokan pangan, serta memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tingkat masyarakat.
Rakor pengendalian inflasi kali ini juga dirangkai dengan Sosialisasi dan Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinkronisasi Layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), layanan pertanahan, integrasi data perpajakan dan pertanahan.
Selain itu, kegiatan juga diisi sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang program bedah rumah. (Adpim/Nd_234)
