Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memastikan ketersediaan bahan pokok, menjaga kestabilan harga, serta memantau kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (21/9/2026).
Dalam rakor tersebut, Rusma mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin. Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir, dan diikuti para gubernur, bupati, wali kota serta unsur Forkopimda dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Rusma mengatakan, secara umum kondisi ketersediaan bahan pokok dan harga pangan di Kalimantan Selatan masih dalam kondisi aman dan terkendali. Namun, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas dan wilayah yang mengalami perubahan harga.
“Untuk Kalimantan Selatan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) cenderung stabil. Hanya saja yang perlu mendapat perhatian ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), karena HSS mengalami kenaikan IPH komoditas beras sebesar 6,60 persen, khusus beras premium,” jelas Rusma.
Menurut Rusma, kenaikan tersebut perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat bersama Perum Bulog. Langkah koordinasi diperlukan agar perkembangan harga beras premium di HSS dapat kembali stabil dan tidak memberikan tekanan terhadap masyarakat.
“Kondisi di HSS ini mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan Perum Bulog, agar bisa stabil di komoditas ini,” harapnya.
Ia juga meminta agar berbagai langkah pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terus dilaksanakan secara konsisten.
“Giat-giat yang dilakukan oleh TPID, baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat terus dilaksanakan. Sehingga kestabilan harga ini dapat kita pertahankan,” ujarnya.
Selain mengawasi perkembangan harga, Pemprov Kalsel juga terus melakukan pemantauan terhadap sistem distribusi pangan di daerah. Menurut Rusma, kelancaran distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga.
Koordinasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TPID, Bulog, serta pihak terkait lainnya terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir dalam rakor meminta seluruh pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai hal yang telah disampaikan dalam rapat, baik terkait pengendalian inflasi maupun implementasi Program 3 Juta Rumah.
Pemprov Kalsel pun memastikan pemantauan harga, ketersediaan, dan distribusi pangan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat di Kalimantan Selatan.
