Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus memperkuat komitmennya dalam menyukseskan Program Sekolah Rakyat (SR), program strategis nasional yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 se-Kalimantan Selatan yang berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, kawasan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Rapat koordinasi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Subhan Noor Yaumil menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI dan Kementerian Sosial atas perhatian besar yang diberikan kepada Kalimantan Selatan melalui pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Program Sekolah Rakyat merupakan program yang sangat berpihak kepada masyarakat miskin dan sekaligus membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung penuh pelaksanaannya,” ujar Galuh Tantri Narindra.
Menurutnya, Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang bergerak cepat dalam merealisasikan program tersebut. Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat sedang berlangsung di Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Selain tiga daerah tersebut, sejumlah kabupaten dan kota lain juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, usulan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum dapat direalisasikan karena kondisi lahan yang dinilai rawan banjir.
Subhan menegaskan, keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersedianya gedung dan lahan, tetapi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta sinergi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kita harus mempersiapkan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Selain itu, perlu dilakukan upaya jemput bola untuk mencari calon siswa bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), karena Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrem serta keluarga miskin pada desil 1 dan desil 2,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan agar informasi mengenai Sekolah Rakyat dapat diterima masyarakat yang menjadi sasaran program.
Menurutnya, pendataan calon peserta didik harus dilakukan secara cepat dan tepat agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk segera memetakan jumlah calon siswa yang memenuhi persyaratan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota diminta bergerak cepat melakukan pendataan dan mendatangi langsung rumah-rumah keluarga miskin guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka,” ujarnya.
Subhan menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi sarana yang mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas yang dapat membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie, mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di daerah.
“Dinas Sosial Provinsi Kalsel bersama Kementerian Sosial RI, khususnya BBPPKS Banjarmasin, terus bersinergi dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Kami secara rutin melakukan koordinasi, monitoring pembangunan sekolah rakyat permanen maupun rintisan, serta pendampingan dalam proses rekrutmen calon siswa,” jelas Farhanie.
Rapat koordinasi turut dihadiri Tenaga Ahli Gubernur, Kepala BBPPKS Banjarmasin Yadi Muchtar, perwakilan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota, unsur Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Barito Kuala dan Tanah Bumbu, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Sentra Budi Luhur Banjarbaru, serta jajaran pengelola Sekolah Rakyat di Banjarbaru.
Usai pembukaan, peserta rakor melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru untuk meninjau langsung aktivitas pembelajaran sekaligus melihat perkembangan implementasi program yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
