Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Sejumlah program kementerian di Kalimantan Selatan diduga tidak berjalan sesuai aturan akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat. Celah pengawasan yang longgar ini membuka peluang berbagai penyimpangan, mulai dari pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi standar hingga ketidakjelasan regulasi bagi tenaga kerja non-PNS.
Ketua LSM Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM), Riduan menyoroti permasalahan ini, terutama terkait proyek pembangunan gedung untuk tenaga kerja non-PNS. “Sejumlah proyek yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya berdasarkan evaluasi di lapangan saat ditemui di Banjarbaru, Rabu (5/3/2025).
Selain itu, persoalan juga muncul dalam sistem kerja tenaga non-PNS. Banyak pekerja yang tidak memperoleh hak sesuai regulasi, sementara Dinas Tenaga Kerja daerah tidak memiliki kewenangan untuk bertindak tegas.
Di sisi lain, pihak kementerian daerah kerap berdalih bahwa pengawasan langsung berada di bawah Inspektorat Jenderal (Itjen) di pusat. Namun, sistem ini justru menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang karena absennya kontrol yang efektif di tingkat daerah.
Minimnya pengawasan ini berpotensi menimbulkan lebih banyak pelanggaran. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menjadi penting dalam memastikan program kementerian tetap berjalan sesuai regulasi. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari pusat, potensi penyimpangan akan sulit dikendalikan. (Tim/Nd_234)
