Dinkes Kalsel dan FKIK ULM Perkuat Strategi Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Data

Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM) terus memperkuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui penyusunan policy brief berbasis data dan kondisi nyata di daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Banjarbaru, Senin (24/8/2026). Forum ini menjadi ruang bagi lintas sektor untuk menyampaikan masukan, mengidentifikasi tantangan, sekaligus merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Rahmadi mengatakan, kerja sama dengan FKIK ULM diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan angka stunting masih tinggi di sejumlah daerah.

“Kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat ini bertujuan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya stunting di suatu daerah. Hasil kajian ini nantinya menjadi rekomendasi dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan di masing-masing kabupaten yang menjadi lokus,” ujar Rahmadi.

Menurutnya, kajian tersebut nantinya tidak hanya menjadi acuan bagi daerah yang menjadi lokus penelitian, tetapi juga dapat dimanfaatkan kabupaten lain sebagai dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan persoalan masing-masing.

“Posisinya akan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan, termasuk bagi kabupaten lain, sehingga upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam FGD, berbagai masukan strategis disampaikan oleh sejumlah perangkat daerah. Dinas Pertanian memberikan masukan mengenai ketersediaan dan ketahanan pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait penguatan data kependudukan, sedangkan Bappeda menyoroti pentingnya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran.

“Masukannya cukup banyak, terutama terkait kriteria-kriteria yang harus dilaksanakan di masing-masing daerah. Dari Dinas Pertanian misalnya terkait ketersediaan dan ketahanan pangan, kemudian dari Dukcapil terkait data kependudukan, dan Bappeda memberikan masukan mengenai anggaran agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Rahmadi.

Ia menjelaskan, penyusunan policy brief dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data sekunder di masing-masing daerah dengan melibatkan lintas sektor, telaah dokumen, hingga pelaksanaan FGD.

Rahmadi berharap seluruh sektor terkait dapat aktif memberikan masukan mengenai persoalan, tantangan, maupun berbagai upaya yang telah dilakukan di daerah.

“Dengan demikian, hasil policy brief nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” katanya.

Mengenai perkembangan angka stunting, Rahmadi menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, prevalensi stunting di Kalimantan Selatan berada di angka sekitar 22,97 persen dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2025 hingga 2026, hasil survei terbaru belum tersedia. Namun, berdasarkan data rutin, terdapat kecenderungan penurunan angka stunting.

Meski demikian, pemerintah masih menggunakan angka hasil survei sebagai rujukan utama dalam pengukuran stunting di tingkat nasional.

Rahmadi menegaskan, stunting merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dituntaskan oleh sektor kesehatan saja. Penanganannya membutuhkan sinergi lintas sektor karena faktor penyebab stunting berkaitan dengan kesehatan, pangan, sanitasi, pendidikan, kependudukan, sosial, ekonomi, hingga perencanaan pembangunan.

“Stunting ini merupakan permasalahan yang kompleks, disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Intervensi kesehatan secara spesifik hanya menyelesaikan sekitar 30 persen masalah, sedangkan sekitar 70 persen merupakan intervensi sensitif yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor,” tegasnya.

Karena itu, Dinkes Kalsel bersama FKIK ULM berharap penyusunan policy brief dapat menghasilkan alternatif strategi dan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, berbasis data dan bukti, serta disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah.

“Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan di daerah, khususnya dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di Kalimantan Selatan,” pungkas Rahmadi. (MC Kalsel/scw)