Jelajah Kalimantan News, Paringin – Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi pembangunan di Kabupaten Balangan kembali diperkuat melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Balangan. Kegiatan ini menggandeng insan pers dan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Balangan sebagai narasumber utama.
FGD yang berlangsung di Hotel Harper Banjarmasin pada Kamis (11/12/2025) tersebut dihadiri oleh seluruh jurnalis yang bertugas di Balangan. Hadir pula Ahli Pers dari PWI Kalimantan Selatan, memberikan bobot penting pada diskusi yang menyoroti kolaborasi komunikasi, etika jurnalistik, dan aspek legal dalam penyebaran informasi.
Peran Kejaksaan: Pengawasan, Edukasi Hukum, dan Pencegahan Konflik
Kehadiran perwakilan Kejaksaan Negeri Balangan menunjukkan peran strategis institusi tersebut dalam memastikan bahwa alur informasi antara pemerintah daerah dan media berjalan sesuai koridor hukum.
Dalam forum tersebut, Kejaksaan menekankan beberapa poin penting:
1. Memberikan Edukasi Hukum kepada Media
Melalui penjelasan mengenai batasan, tanggung jawab, serta risiko hukum dalam kerja jurnalistik, Kejaksaan membantu insan pers memahami aspek legal yang melekat pada produk berita.
2. Mendampingi Pemerintah Daerah dalam Transparansi Informasi
Kejaksaan memiliki peran pendampingan agar penyampaian informasi pembangunan tidak menyalahi aturan dan tetap dalam jalur akuntabilitas publik.
3. Mencegah Sengketa Pemberitaan
Dengan memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Pers, perlindungan jurnalis, serta tata cara penyelesaian masalah pemberitaan, Kejaksaan berkontribusi menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat.
4. Menguatkan Kolaborasi Pemerintah–Media
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers membutuhkan landasan hukum yang kuat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau potensi pelanggaran dalam peliputan.
Peran ini menjadi sangat penting mengingat media adalah mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan serta menyampaikan informasi kepada publik secara benar dan bertanggung jawab.
Kominfo: Sinergi Tanpa Hambatan
Kepala Kominfo Balangan, M. Noor, menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah mendengarkan masukan dari wartawan mengenai tantangan dan peluang dalam peliputan pembangunan.
“Tujuan kami adalah membuka ruang diskusi untuk mendengarkan masukan, saran, dan harapan dari rekan-rekan media terkait hambatan dan peluang dalam meliput pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa FGD ini bertujuan merumuskan pola kolaborasi yang lebih baik demi penyampaian informasi pembangunan yang efektif dan merata kepada masyarakat.
Sinergi Etika dan Hukum
Selain Kejaksaan, Ahli Pers dari PWI Kalsel memberikan penguatan pada aspek etika jurnalistik, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pemberitaan, terutama terkait isu-isu pembangunan.
Kombinasi pembahasan antara hukum dan etika ini menjadikan FGD sebagai forum yang komprehensif dalam memperkuat kualitas ekosistem informasi di Balangan.
Menatap Kemitraan yang Lebih Solid
Menutup acara, M. Noor mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai momentum memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah dan media.
FGD ini diharapkan menjadi langkah konkret Kominfo Balangan dalam mewujudkan ekosistem komunikasi daerah yang sehat, transparan, dan berbasis hukum, dengan Kejaksaan sebagai mitra kunci dalam menjamin kepastian dan perlindungan legal bagi semua pihak.
