ADD Rp900 Juta Desa Muara Pari Disorot, Pembelian Eksa Mini Dinilai Tak Efektif Atasi Jalan Rusak
Jelajah Kalimantan News, Mura – Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Muara Pari, Kabupaten Barito Utara, menjadi sorotan setelah pengadaan satu unit alat berat jenis ekskavator mini (eksa mini) dinilai tidak efektif dalam memperbaiki infrastruktur jalan desa.
Desa Muara Pari diketahui memiliki anggaran ADD sebesar Rp900 juta pada tahun 2023. Namun, penggunaan anggaran tersebut dipertanyakan setelah pembelian eksa mini dianggap tidak memberikan hasil maksimal dalam penanganan jalan rusak di wilayah desa.
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Pari menyebutkan bahwa pengadaan alat berat tersebut merupakan inisiatif dari Pemerintah Desa. Meski demikian, menurutnya hasil yang dicapai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
“Pengadaan alat eksa ini dinilai hanya pemborosan, karena hasilnya tidak maksimal untuk perbaikan jalan,” ujarnya.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Jalan Meranti, yang merupakan akses utama masyarakat Muara Pari. Kondisi jalan tersebut dilaporkan rusak parah, sementara penanganannya dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah desa.
Padahal, jalan tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung aktivitas ekonomi warga yang menghubungkan Desa Muara Pari dengan pusat kota Muara Teweh.
Selain jalan rusak, BPD juga menyoroti kondisi sejumlah jembatan yang dinilai membutuhkan penanganan serius, seperti Jembatan Sei Uy serta Jembatan Rawa Pulau Kebun Karet di RT 03.
Menurut pimpinan BPD, jembatan rawa di RT 03 hampir setiap tahun dilakukan rehabilitasi, namun perbaikan yang dilakukan dinilai masih belum maksimal.
“Jembatan Rawa RT 03 setiap tahun direhab, tetapi kondisinya masih belum optimal,” tambahnya.
Di sisi lain, keberadaan tumpukan material pasir di depan rumah Kepala Desa Muara Pari memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Material tersebut diduga akan digunakan untuk pembangunan jembatan rawa yang hingga kini masih belum terlihat progresnya.
Pihak BPD mengaku belum mengetahui secara pasti berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk proyek pembangunan jembatan tersebut.
Masyarakat pun berharap pengelolaan anggaran desa ke depan dapat dilakukan secara lebih transparan dan tepat sasaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama warga. (Rilis/Nd_234)
