Wartawan Dihadang Birokrasi! Diduga BPJN Kalteng Tolak Konfirmasi Langsung, Harus Lewat Surat Resmi

Jelajah Kalimantan News, Palangka Raya – Upaya wartawan Jelajah Kalimantan News untuk memperoleh konfirmasi langsung terkait kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah menghadapi tembok birokrasi. Ketika menyambangi kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng yang berada di bawah Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, wartawan justru diminta mengirim surat resmi terlebih dahulu agar dapat bertemu dengan pejabat berwenang.

Kebijakan ini langsung menuai respons keras dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua LSM Gerakan Pemuda Mandau Telabang Pancasila, Tornado SH.

“Kenapa harus bersurat untuk mengakses informasi publik? Apakah transparansi sekarang dibungkus birokrasi? Ini jelas kemunduran demokrasi,” tegas Tornado.

Ia menambahkan bahwa tindakan semacam ini tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik, apalagi dengan motto BPJN: ‘Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat’.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menyampaikan informasi kepada publik. Penolakan konfirmasi langsung kepada wartawan sama saja dengan menutup pintu transparansi dan membuka ruang bagi kecurigaan publik.

“Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut ditanya?” tambahnya.

Sikap BPJN Kalteng ini dinilai mencerminkan masih kuatnya budaya birokrasi yang kaku dan tertutup, meskipun negara telah mengamanatkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai regulasi.

Pertanyaan besar kini menggantung di benak masyarakat: Apakah proyek-proyek jalan nasional di Kalteng sedang tidak beres? Atau ada hal yang sengaja disembunyikan dari pantauan publik dan media?

Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa akses informasi bukan kemewahan, melainkan hak setiap warga negara, dan media adalah jembatan utama dalam menjamin hak tersebut tetap hidup. Jika akses ini dibatasi, maka demokrasi pun perlahan kehilangan nadinya. (Nd_234)