Jelajah Kalimantan News, Barito Kuala – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Sosial menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) tingkat kabupaten di Aula Selidah Barito Kuala, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya terkait transformasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rakor dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala yang mewakili Bupati, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batola, serta jajaran pejabat struktural Dinsos dan para Supervisor SLRT.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda, Bupati Barito Kuala menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Rakor tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi dan integrasi pelaksanaan program perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan di daerah.
“Melalui kegiatan ini kita bersama-sama membahas perubahan DTKS menjadi DTSEN yang akan membawa dampak besar bagi kebijakan sosial dan ekonomi di daerah,” ujar Sekda saat membacakan sambutan Bupati.
Dijelaskan, DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia. Data tersebut telah terintegrasi dengan sistem kependudukan (Dukcapil) dan dibangun dari tiga sumber utama, yaitu DTKS, P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dan Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi).
Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi, keterpaduan, dan efektivitas kebijakan sosial ekonomi, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Dengan DTSEN, kita dapat memperkuat basis data yang valid dan terintegrasi, sehingga kebijakan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, baik yang berasal dari pusat, provinsi, maupun inisiatif daerah. Komitmen tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2030, yakni mewujudkan masyarakat Barito Kuala yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.
Meski begitu, pemerintah daerah menyadari masih adanya sejumlah tantangan seperti keterbatasan anggaran, fasilitas pelayanan sosial, dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, dengan kolaborasi antarinstansi dan dukungan berbagai pihak, Pemkab Batola optimistis berbagai permasalahan sosial dapat diatasi secara bertahap.
“Kami menyadari masih banyak kendala, tetapi dengan kerja sama dan sinergi semua pihak, kita optimis berbagai permasalahan sosial dapat diatasi,” ungkap Sekda.
Melalui Rakor SLRT ini, Pemkab Batola berharap seluruh pemangku kepentingan sosial dapat memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta kolaborasi dalam menjalankan program perlindungan sosial. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk berdiskusi, menyamakan persepsi, dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
“Semoga Rakor ini dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi dan mewujudkan sistem layanan sosial yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi,” tutupnya.
Rakor SLRT Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat basis data sosial ekonomi daerah serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MI/Nd_234)
