Pemkab Barito Kuala Gandeng BPN dan Notaris, Optimalkan PAD dari BPHTB

IMG-20250911-WA0049

Jelajah Kalimantan News, Barito Kuala – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Barito Kuala dan Notaris/PPAT se-kabupaten pada Rabu (10/10/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Barito Kuala, Wiwien Masruri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati yang menginginkan adanya silaturahmi dengan para notaris. Menurutnya, BPHTB selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi PAD Barito Kuala.

“Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. BPHTB adalah salah satu sumber pendapatan terbesar daerah. Tentunya hal ini tidak lepas dari kerja sama dan kerja keras para notaris yang ikut memberikan kontribusi nyata bagi Barito Kuala,” ujarnya.

Wiwien menambahkan, di tengah kondisi keuangan tahun 2025 yang penuh tantangan, Pemkab Barito Kuala berkomitmen untuk terus menggali potensi PAD. Selain BPHTB, sektor sungai juga menjadi fokus pengembangan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi dalam arahannya menegaskan pentingnya kepastian hukum di bidang pertanahan. Ia menyoroti persoalan tumpang tindih lahan dan tanah kosong yang belum dimanfaatkan.

“Notaris memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak masyarakat dalam pengesahan jual beli tanah. Kami berharap semakin banyak sertifikat tanah yang terbit, karena hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berdampak positif bagi PAD,” tegasnya.

Bupati juga mendorong percepatan penerbitan sertifikat tanah yang dinilai masih terhambat oleh berbagai faktor. Ia berharap kolaborasi antara notaris dan BPN dapat semakin solid untuk memperlancar proses administrasi pertanahan.

“Semakin tertib administrasi pertanahan, semakin jelas pula kepemilikan tanah masyarakat. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini dipandu langsung oleh Kepala BP2RD, Wiwien Masruri, dengan menghadirkan Kepala Kantor Pertanahan Barito Kuala, Noorrita Dahlia, S.H., M.H., sebagai narasumber. Seluruh Notaris/PPAT se-Kabupaten Barito Kuala turut hadir dalam kegiatan ini. (Diskominfo Batola/Nd_234)

 

 

 

 

You cannot copy content of this page