Jelajah Kalimantan News, Banjarmasin – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel saat memberikan arahan pada Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK). Acara ini berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (10/9).
Dalam sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi menekankan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana desa tidak boleh disalahgunakan, melainkan harus dikelola secara optimal untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
“Kita ingin Kabupaten Barito Kuala berani membersihkan segala bentuk kebocoran anggaran agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Termasuk dana desa, harus kita jaga dan awasi bersama penggunaannya,” tegasnya.
Inspektur Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto, menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini bertujuan menyamakan persepsi dan mengoptimalkan langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ia menambahkan, implementasi SPIP, MRI, dan IEPK merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.
FGD yang diikuti pimpinan SKPD, camat, pejabat perencanaan perangkat daerah, serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ini berlangsung selama dua hari, 10–11 September. Forum tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mencegah praktik korupsi sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran di Kabupaten Barito Kuala. (Diskominfo Batola/Nd_234)
