Jelajah Kalimantan News, Paringin – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kalimantan Selatan, Slametno, mengusulkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI melakukan pemerataan kuota Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2026 bagi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Usulan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 serta PKK dan PKW Tahun 2026 yang digelar Forum PLKP Kalsel di Kota Banjarmasin, Senin (9/2/2026), sebagaimana dirilis Humas Forum PLKP Kalsel.
Slametno mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan, distribusi kuota PKK dan PKW hingga saat ini masih belum merata antar daerah. Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada terbatasnya kesempatan lembaga kursus dan pelatihan di sejumlah kabupaten dan kota untuk berpartisipasi dalam program prioritas nasional.
“Masih ada ketimpangan kuota PKK dan PKW antar kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian agar kesempatan pengembangan sumber daya manusia dapat lebih adil dan merata,” ujarnya.
Selain persoalan kuota, Slametno juga menyoroti masih minimnya alokasi anggaran pembinaan lembaga kursus yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Ia menilai, anggaran pembinaan lembaga kursus masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Menurutnya, pemahaman para pengelola lembaga kursus terhadap Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus, serta petunjuk teknis PKK dan PKW Tahun 2026, juga masih perlu terus ditingkatkan.
“Oleh karena itu, kami berinisiatif menggelar sosialisasi dan menghadirkan langsung Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Bapak Yaya Sutarya, agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh serta aspirasi lembaga kursus di daerah bisa tersampaikan,” jelasnya.
Sebagai contoh praktik baik, Slametno menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan yang dinilai berhasil dalam pembinaan lembaga kursus dan lembaga pelatihan kerja. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Kabupaten Balangan mampu menurunkan angka pengangguran terbuka dari posisi lima tertinggi menjadi peringkat kedua terendah di Kalimantan Selatan.
Keberhasilan tersebut, kata Slametno, didukung berbagai program strategis, di antaranya pemberian insentif instruktur sebesar Rp900 ribu per bulan selama 12 bulan. Sebagai kewajiban, instruktur penerima insentif harus melatih secara gratis delapan orang warga yang membutuhkan keterampilan.
Selain itu, Pemkab Balangan juga menjalin kerja sama pelatihan dengan lembaga kursus, di mana seluruh biaya pelatihan ditanggung pemerintah daerah. Bantuan alat praktik juga diberikan kepada lembaga kursus, dengan kewajiban melatih minimal 14 orang masyarakat secara gratis.
“Di Balangan juga tersedia program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pengelola dan instruktur, serta program kuliah gratis bagi instruktur ber-KTP Balangan melalui Program 1.000 Sarjana,” ungkapnya.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Forum PLKP Kalsel turut menyampaikan sejumlah usulan kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, antara lain pemberian insentif bagi instruktur dengan kriteria tertentu, pengadaan KIP Kursus atau PIP untuk pembiayaan kursus gratis, bantuan alat praktik, beasiswa pendidikan tinggi bagi instruktur, hingga pemberlakuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi lembaga kursus.
Slametno juga menegaskan pentingnya pemerataan kuota PKK dan PKW berbasis kabupaten/kota dengan melibatkan peran aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah.
“Seluruh usulan ini merupakan aspirasi para pengelola lembaga kursus di daerah. Kami berharap dapat menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan,” pungkasnya.
