Jelajah Kalimantan News, Paringin – Ketua DPRD Balangan, Hj. Linda Wati, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap rencana pendirian Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kabupaten Balangan. Hal tersebut disampaikan usai menerima kunjungan kerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Amuntai, Gusti Iskandarsyah, di Kantor DPRD Balangan, belum lama tadi.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Balangan, Fakhriyanto, dan menjadi momentum penting dalam membahas sinergi antara Lapas Amuntai dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan.
Dalam pertemuan itu, salah satu fokus utama adalah rencana pendirian Bapas di Kabupaten Balangan guna meningkatkan pelayanan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, khususnya di wilayah Balangan dan sekitarnya.
“Kami sangat mengapresiasi koordinasi yang dilakukan oleh Lapas Amuntai. Pada prinsipnya, kami mendukung langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, termasuk rencana pendirian Bapas dan usulan fasilitas pendukung seperti ruang khusus tahanan di rumah sakit daerah,” ujar Hj. Linda Wati kepada awak media, Selasa (7/4/2026).
Diketahui, Kabupaten Balangan yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga kini belum memiliki lembaga pemasyarakatan sendiri. Proses pembangunan Lapas di Balangan masih berjalan, sehingga untuk sementara waktu narapidana dan tahanan asal Balangan masih ditempatkan di Lapas Amuntai.
Selain itu, pertemuan juga membahas implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Salah satu poin penting dalam regulasi baru tersebut adalah penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Kalapas Amuntai, Gusti Iskandarsyah, turut mengusulkan penyediaan ruang khusus tahanan di Rumah Sakit Daerah Balangan. Usulan ini dinilai penting untuk mendukung penanganan kesehatan warga binaan maupun tahanan, sekaligus menjaga aspek keamanan selama proses perawatan.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya pendirian Bapas di Balangan, sekaligus mendukung implementasi kebijakan hukum terbaru seperti pidana kerja sosial,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekda Balangan Fakhriyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama lintas instansi demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik komunikasi dan koordinasi ini. Hal-hal yang disampaikan akan menjadi perhatian bersama, terutama dalam mendukung pelayanan hukum, kesehatan, dan pelaksanaan kebijakan hukum yang baru,” jelasnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin kuat antara Lapas Amuntai dan Pemkab Balangan dalam meningkatkan pelayanan pemasyarakatan, memperkuat implementasi kebijakan hukum terbaru, serta mendorong pembangunan fasilitas pelayanan publik yang lebih optimal di daerah.
