Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan 10 program prioritas Presiden Republik Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring 10 Program Direktif Presiden bertajuk Forum Daerah Bersuara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di Banjarbaru, Kamis (11/6/2026).
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, menghadiri forum yang juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, serta Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Alim Bachri.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalsel memaparkan perkembangan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang telah dijalankan di daerah. Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Subhan Noor Yaumil mengatakan forum ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk melaporkan capaian sekaligus menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program strategis nasional.
“Pada rapat koordinasi ini kami melaporkan perkembangan pelaksanaan 10 program direktif Presiden, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, sektor kesehatan, Makan Bergizi Gratis, perumahan hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Seluruh progres Kalimantan Selatan kami sampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional,” ujarnya.
Menurut Subhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen penuh mengawal seluruh agenda prioritas pemerintah pusat agar dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Intinya Kalimantan Selatan mendukung penuh 10 program direktif Presiden. Kami terus berupaya memastikan seluruh program berjalan optimal dan berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan beberapa program. Namun, berbagai upaya penyelesaian terus dilakukan melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Ada program yang berjalan lancar dan ada pula yang masih menghadapi kendala. Semua masih berproses. Mudah-mudahan melalui forum ini kita bisa saling berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk menemukan solusi terbaik atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi atas keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung program-program strategis nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas Presiden sangat ditentukan oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, untuk memastikan program strategis nasional berjalan dengan baik. Meskipun pendanaannya melalui APBN, pelaksanaannya berada di daerah sehingga dukungan pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat penting,” katanya.
Rifqinizamy juga berharap forum koordinasi tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa Forum Daerah Bersuara merupakan sarana bagi pemerintah pusat untuk memperoleh masukan langsung dari daerah terkait implementasi program prioritas Presiden.
“Sinkronisasi pelaksanaan 10 program prioritas Presiden tidak hanya dilakukan pada tingkat makro, tetapi juga harus melihat kondisi dan pelaksanaan di lapangan. Melalui forum ini kita dapat mengetahui kebutuhan serta tantangan yang dihadapi masing-masing daerah,” ujarnya.
Yusharto menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi lokal serta menciptakan inovasi yang dapat memperkuat keberhasilan program nasional.
“Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menangkap berbagai peluang baru untuk mendorong pembangunan. Kreativitas dan inovasi daerah menjadi kunci dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas Presiden,” tuturnya.
Melalui Forum Daerah Bersuara, Pemprov Kalimantan Selatan berharap terbangun koordinasi dan kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga 10 program prioritas Presiden dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banua. (MC/Nd_234)
