Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Komitmen pemberantasan narkoba di tubuh kepolisian kembali ditegaskan. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalimantan Selatan menggelar tes urine secara mendadak kepada seluruh Pejabat Utama (PJU) serta para Kapolres jajaran, Rabu (25/2/2026).
Langkah ini merupakan bentuk pengawasan internal serta tindak lanjut perintah Kapolri melalui Kadiv Propam Polri agar seluruh personel, mulai dari pimpinan hingga tingkat bawah, wajib menjalani pengecekan urine.
Menariknya, Kapolda Kalsel Rosyanto Yudha Hermawan turut mengikuti tes urine bersama Wakapolda dan Irwasda. Pemeriksaan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Kalsel Hery Purnomo.
Melalui Kabid Humas Polda Kalsel Adam Erwindi, disampaikan bahwa Kapolda sempat terkejut dengan pelaksanaan tes urine yang dilakukan secara mendadak. Namun, ia justru menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut.
“Kita harus bisa memberikan contoh kepada bawahan, jangan sampai ada yang positif. Akan saya tindak tegas apabila ada pimpinan yang urine-nya positif,” tegas Kapolda.
Kapolda juga menambahkan bahwa kondisi psikologis dan medis personel saat pemeriksaan menjadi perhatian. Jika ada anggota yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan berlebihan seperti gemetar atau berkeringat sebelum tes, hal tersebut dapat menjadi indikator awal untuk pendalaman lebih lanjut oleh tim pemeriksa.
Sementara itu, Kombes Pol Hery Purnomo menegaskan bahwa tes urine mendadak ini merupakan langkah preventif sekaligus wujud komitmen nyata dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Kalsel.
“Dari hasil akhir pemeriksaan, dipastikan tidak ditemukan satu pun PJU maupun Kapolres jajaran yang dinyatakan positif narkoba. Seluruh peserta tes urine dinyatakan negatif,” jelasnya.
Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala guna memastikan institusi Polri tetap bersih, profesional, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Langkah ini juga menjadi pesan tegas bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan ke masyarakat, tetapi dimulai dari internal kepolisian sendiri. (Humas/Nd_234)
