Jelajah Kalimantan News, Paringin – DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk mengawal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Evaluasi menyeluruh terhadap serapan anggaran tahun 2025 menjadi langkah penting untuk memperbaiki perencanaan serta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Perhatian DPRD tertuju pada proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 miliar. Besarnya angka tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Evaluasi itu dibahas dalam rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Rizkan, menyampaikan bahwa tingginya nilai SiLPA harus menjadi momentum untuk melakukan kajian mendalam terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD,” ujar Rizkan.
Menurutnya, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar program-program prioritas dapat direalisasikan sesuai target. Ia menilai, evaluasi tersebut penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Balangan.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Balangan, pendapatan daerah tahun 2025 berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen. Namun, dari sisi belanja daerah, realisasi baru mencapai sekitar Rp3,394 triliun atau 85 persen dari total pagu belanja sebesar Rp3,993 triliun.
Rizkan menegaskan, capaian tersebut menjadi catatan penting agar pemerintah daerah bersama DPRD dapat memperbaiki sistem penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
“Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan bahwa belum maksimalnya serapan anggaran dipengaruhi sejumlah kendala teknis. Salah satunya adalah proses transisi sistem e-Katalog versi 4 menuju versi 5 yang membutuhkan penyesuaian dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan turut menjadi faktor yang memengaruhi percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.
Fakhriyanto menyebutkan, sebagian besar SiLPA berasal dari sejumlah program strategis yang masih dalam tahap pelelangan sehingga membutuhkan waktu lebih panjang untuk proses penyelesaiannya.
Meski demikian, ia memastikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tetap sehat. Hal itu terlihat dari proporsi belanja pegawai yang masih berada di bawah 30 persen, sehingga pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD Kabupaten Balangan berharap seluruh kendala dalam penyerapan anggaran dapat segera diselesaikan. Dengan perencanaan yang lebih matang, koordinasi antarinstansi yang semakin kuat, serta percepatan pelaksanaan program, APBD 2026 diharapkan mampu berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
