Rektor ULM Paparkan Tantangan Ketimpangan Ekonomi di Simposium Nasional Kependudukan 2025, Soroti Visi Indonesia Emas 2045
Jelajah Kalimantan News, Padang – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menunjukkan kiprah aktifnya dalam kancah akademik nasional dengan berpartisipasi pada Simposium Nasional Kependudukan 2025 yang digelar di Universitas Negeri Padang, Kamis (11/9/2025). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Universitas Negeri Padang dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, yang menghadirkan 15 rektor dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., tampil sebagai pembicara pada sesi ketiga bersama pimpinan Universitas Lampung, Universitas Malikussaleh Aceh, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Sebelas Maret. Dalam materinya berjudul “Gini Ratio di Balik Angka Ketidakmerataan Ekonomi Indonesia: Peluang dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Emas 2045”, Prof. Ahmad menekankan bahwa bonus demografi yang dihadapi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari risiko ketimpangan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan. Tantangan utama pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memastikan ekonomi tumbuh inklusif, agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Prof. Ahmad menambahkan, visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud jika ada sinergi kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Visi tersebut tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga kedaulatan politik, ketangguhan sosial, hingga identitas budaya dan maritim bangsa.
Dalam paparannya, Prof. Ahmad juga memberikan tujuh rekomendasi kebijakan strategis untuk mengurangi ketimpangan, antara lain:
- Investasi besar pada pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
- Penguatan ketahanan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi.
- Pemerataan pembangunan antarwilayah.
- Peningkatan investasi yang membuka lapangan kerja dan pemerataan akses kepemilikan.
- Perluasan program padat karya produktif, pelatihan vokasi, dan dukungan UMKM.
- Reformasi kebijakan bantuan sosial agar lebih integratif dan adaptif.
- Kolaborasi erat pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat.
Simposium ini bukan hanya ajang pertukaran gagasan antar pemimpin perguruan tinggi, tetapi juga menjadi forum strategis untuk memperkuat kerja sama dengan lebih dari 100 PTN di Indonesia. Tujuannya, membangun penduduk berkualitas, keluarga tangguh, serta ekonomi yang inklusif demi masa depan bangsa. (Nd_234)
