Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru -Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) harus diwujudkan dalam program nyata yang masuk ke dalam perencanaan, penganggaran, hingga menghasilkan layanan sanitasi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, saat membuka Coaching Clinic 3 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026, Selasa (22/9/2026), di Hotel Novotel Banjarbaru.
Kegiatan yang difasilitasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalsel tersebut mempertemukan tim dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut dengan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta konsultan supervisi.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menguji kembali rencana implementasi SSK berdasarkan persoalan, kebutuhan, serta kondisi masing-masing daerah.
Sekdaprov Kalsel H. Muhammad Syarifuddin menegaskan, dokumen SSK tidak boleh hanya menjadi produk administratif. Dokumen tersebut harus menjadi acuan dalam mempercepat pembangunan sanitasi permukiman.
“Nilai SSK baru terasa ketika isinya masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah, lalu berwujud menjadi layanan yang dirasakan masyarakat,” tutur Syarifuddin.
Menurutnya, Coaching Clinic 3 menjadi tahapan penting karena telah memasuki milestone dua, yakni penetapan kebijakan dan rencana layanan sanitasi berkelanjutan melalui model layanan serta rencana aksi multiaspek.
Arah kebijakan dan komitmen kepala daerah yang telah dirumuskan pada tahapan sebelumnya, kata Syarifuddin, kini harus diterjemahkan menjadi rencana konkret yang siap dijalankan.
“Kebijakan dan strategi yang sudah dirumuskan harus diterjemahkan menjadi rencana layanan yang konkret dan siap dilaksanakan,” ujarnya.
Syarifuddin juga meminta Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memanfaatkan pendampingan tersebut secara maksimal untuk memperdalam materi, membahas berbagai persoalan, sekaligus menyempurnakan rencana implementasi sesuai kondisi daerah masing-masing.
“Manfaatkan pendampingan ini sebaik-baiknya. Dalami materi, diskusikan persoalan, dan sempurnakan rencana sesuai kondisi daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia menekankan, pembangunan sanitasi membutuhkan kesinambungan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan di lapangan.
Dengan demikian, strategi yang disusun tidak berhenti pada target administratif, tetapi benar-benar bergerak menjadi layanan publik yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Keberhasilan SSK bukan hanya pada tersusunnya dokumen, tetapi pada bagaimana rencana itu dijalankan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Angga Rinaldi, mengungkapkan pembangunan fasilitas sanitasi pada 2026 mulai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sebanyak 40 unit tangki septik telah dibangun di lima kabupaten sasaran dan secara umum telah difungsikan serta dimanfaatkan masyarakat.
“Secara umum fasilitas yang dibangun sudah difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Lima daerah tersebut yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala, dengan masing-masing mendapatkan delapan unit tangki septik.
Angga menjelaskan, karena belum memperoleh tambahan melalui anggaran perubahan, program pembangunan fasilitas sanitasi serupa direncanakan kembali pada 2027 dengan sasaran lima kabupaten/kota lainnya yang belum mendapatkan pembangunan.
“Tahun 2026 kita membangun 40 unit di lima kabupaten. Untuk 2027, program akan dilanjutkan dengan sasaran lima kabupaten/kota yang belum mendapatkan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap program provinsi yang bersifat stimulan tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Program itu diharapkan menjadi pemicu bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas layanan sanitasi secara mandiri.
“Harapannya SPM sanitasi di masing-masing daerah meningkat dan program stimulan ini dapat diduplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota,” tutup Angga.
Coaching Clinic 3 selanjutnya diisi pemaparan Tim PPSP Pusat serta Tim Pokja PKP Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut.
Pembahasan meliputi prioritas layanan, quick win, model layanan sanitasi, rencana aksi kampung percontohan, serta program dan kegiatan untuk tahapan implementasi berikutnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan, jajaran Tim Teknis Pokja PKP Provinsi Kalsel, Ketua Pokja PKP Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran, serta para narasumber dan peserta terkait.
Sementara unsur pemerintah pusat, PMU, PIU, dan konsultan supervisi Program PPSP mengikuti kegiatan secara daring.
