Komisi I DPRD Balangan Evaluasi LKPJ 2025, Soroti Disiplin ASN dan Kualitas Pelayanan Publik
Jelajah Kalimantan News, Paringin – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 di ruang Paripurna DPRD Balangan ini dihadiri oleh anggota Komisi I serta perwakilan SKPD mitra kerja.
Adapun SKPD yang terlibat dalam pembahasan antara lain Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta seluruh kecamatan se-Kabupaten Balangan.
Dalam forum tersebut, Komisi I menyoroti sejumlah aspek krusial, mulai dari efektivitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), hingga realisasi program kerja yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025.
Anggota Komisi I DPRD Balangan, Syahbuddin, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi I juga meminta penjelasan rinci dari masing-masing SKPD terkait berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja, termasuk realisasi anggaran dan program prioritas yang telah dijalankan. Mereka juga mengakui adanya sejumlah hambatan, baik dari sisi teknis maupun keterbatasan sumber daya, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pada tahun mendatang.
Rapat pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan.
Reporter Dayat Editor Nando
