Jelajah Kalimantan News, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan mengonsolidasikan kekuatan pemerintah, aparat, relawan, dan dunia usaha.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta dukungan lebih luas dari dunia usaha untuk memperkuat penanganan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalsel. Lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan akan dikonsolidasikan untuk terlibat dalam gerakan pemadaman secara serentak.
Hal tersebut disampaikan H. Muhidin saat mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (23/9/2026) siang.
Dalam rapat tersebut, Gubernur memaparkan kondisi terkini penanganan Karhutla di Kalsel, termasuk kawasan Ring 1 di sekitar Bandara Syamsudin Noor yang hingga kini masih menjadi perhatian.
Menurut H. Muhidin, petugas terus melakukan penjagaan setiap hari guna mengantisipasi munculnya titik api baru di kawasan tersebut.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kawasan sekitar Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum. Kebakaran yang terjadi di kawasan itu sempat membesar sehingga sejumlah penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi demi keselamatan.
Pemerintah kemudian mengerahkan alat berat berupa ekskavator untuk mengamankan kawasan sekitar rumah sakit sekaligus membuka akses sebagai langkah antisipasi agar api tidak mendekati fasilitas kesehatan tersebut.
“Yang di Sambang Lihum itu kemarin kebakarannya cukup besar. Penghuni kamar kita evakuasi, kemudian kita turunkan ekskavator untuk mengamankan sekitar rumah sakit,” ujar H. Muhidin.
Perusahaan Diminta Turut Perkuat Penanganan
H. Muhidin menegaskan, Pemprov Kalsel bersama Forkopimda, petugas lapangan dan relawan terus melakukan upaya pemadaman. Namun, kondisi Karhutla yang masih terjadi membutuhkan dukungan tambahan, khususnya dari dunia usaha.
Dukungan perusahaan dinilai penting untuk memperkuat jumlah personel, ketersediaan pompa air, alat berat maupun dukungan operasional lainnya di lapangan.
Sejumlah perusahaan, di antaranya Jhonlin dan Antang Gunung Meratus, disebut telah memberikan dukungan dalam penanganan Karhutla. Gubernur menyampaikan apresiasi atas kontribusi tersebut sekaligus mengajak perusahaan lainnya mengambil bagian.
“Dan pada hari ini, alhamdulillah, atas undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini, konsolidasi antara pemerintah daerah bersama lebih dari 300 perusahaan ini semoga dapat mempercepat penanganan Karhutla yang Insyaallah kita akan lakukan secara serentak nantinya,” tuturnya.
Pemerintah Siapkan Gerakan Pemadaman Serentak
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Pemerintah, kata Hanif, akan mengerahkan seluruh kekuatan yang tersedia secara serentak, baik dari unsur pemerintahan maupun dunia usaha.
“Kita akan mulai dalam waktu segera dan dilakukan serentak dalam satu kesatuan waktu yang melibatkan semua unsur-unsur kekuatan ekonomi, kekuatan pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Hanif usai rapat.
Hanif menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
Melalui Inpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga mendapat mandat untuk melakukan penanganan dan penanggulangan Karhutla di kawasan swasembada pangan, energi dan air.
Khusus di Kalimantan Selatan, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap penanganan Karhutla selama sekitar satu setengah bulan terakhir, terutama di wilayah Ring 1 Banjarbaru yang didominasi lahan gambut.
“Ini terjadi di daerah gambut. Sepertinya kita mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas. Kita perlu melakukan gerakan massal dalam rangka penanggulangan Karhutla,” ujar Hanif.
3.500 Personel dan Ratusan Pompa Dikerahkan
Hanif mengungkapkan, sepanjang Agustus, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan telah mengerahkan hampir 3.500 personel setiap hari untuk menangani Karhutla di kawasan tersebut.
Kekuatan itu didukung lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat.
Namun, kondisi kemarau panjang menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Kondisi lahan yang semakin kering membuat api lebih sulit dikendalikan dan berpotensi kembali muncul di kawasan yang telah ditangani.
“Namun ternyata kering yang cukup panjang tidak memudahkan (Karhutla) untuk ditanggulangi. Sehingga segala macam metodologi kita tempuh untuk kita lakukan,” jelas Hanif.
Untuk langkah jangka pendek, pemerintah menyiapkan strategi pengerahan seluruh kekuatan secara bersamaan. Setiap titik api yang muncul akan segera ditangani agar tidak berkembang dan menjalar ke kawasan lainnya.
“Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar,” tegasnya.
Dunia Usaha Dilibatkan Sesuai Kemampuan
Dalam dialog bersama perwakilan perusahaan, pemerintah turut menjelaskan pola pengerahan serta kebutuhan dukungan di lapangan.
Keterlibatan dunia usaha diarahkan untuk memperkuat personel, pompa air, alat berat dan dukungan operasional lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.
Melalui konsolidasi antara pemerintah dan dunia usaha tersebut, penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu dan terkoordinasi.
Selain mempercepat pemadaman, langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan sehingga titik api tidak kembali muncul di kawasan yang telah ditangani.
Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana, Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, serta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
