Jelajah Kalimantan News, Balangan – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-36 Masa Sidang Ke-III DPRD Kabupaten Balangan, Senin (14/9/2026), yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Balangan.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Balangan Wahyudi Azhari membacakan pandangan umum gabungan fraksi di hadapan pimpinan DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Balangan menyatakan dapat menerima Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan bersama pihak eksekutif. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting, terutama menyangkut kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin menghadapi tekanan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama DPRD adalah terbatasnya ruang fiskal akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, daerah juga menghadapi proyeksi penurunan produksi dan penerimaan dari sektor pertambangan.
Kondisi tersebut mendorong Fraksi NasDem dan PAN meminta Pemerintah Kabupaten Balangan mulai memperkuat diversifikasi ekonomi daerah. Langkah ini dinilai penting agar struktur pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya yang bersumber dari sektor pertambangan.
“Ketergantungan terhadap sektor tertentu perlu dikurangi secara bertahap melalui pengembangan sumber-sumber ekonomi baru yang memiliki potensi berkelanjutan,” menjadi perhatian dalam pandangan fraksi.
Selain persoalan transfer dan DBH, Fraksi Demokrasi Maju dan PPP turut menyoroti adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belanja daerah yang mengalami penurunan sekitar Rp618,07 miliar.
DPRD menilai kondisi tersebut perlu direspons dengan strategi peningkatan pendapatan yang lebih optimal. Di antaranya melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Soroti Kenaikan Belanja Tak Terduga
Catatan lain yang menjadi perhatian DPRD adalah meningkatnya alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dalam Raperda APBD 2027, alokasi BTT meningkat dari sebelumnya Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar.
DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Balangan memperjelas mekanisme penggunaan sekaligus pengawasan terhadap anggaran tersebut. BTT diharapkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan yang bersifat darurat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, DPRD juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak sampai mengorbankan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Wahyudi menegaskan, setiap kebijakan efisiensi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap saran dan catatan dari fraksi-fraksi ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rapat kerja pembahasan APBD 2027 mendatang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balangan,” ujar Wahyudi.
Menurutnya, pembahasan APBD bukan hanya berkaitan dengan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menentukan arah pembangunan serta kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Karena itu, DPRD Balangan berharap proses pembahasan Raperda APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dengan kondisi fiskal yang semakin menantang, APBD 2027 diharapkan tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Balangan.
