Jelajah Kalimantan News, Balangan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan menyikapi berbagai catatan dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Balangan.
Menurut Sekda, masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berbagai catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat menghargai setiap catatan, saran dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata diukur dari seberapa besar anggaran dapat terserap. Lebih penting, anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus mampu menghasilkan manfaat dan dampak yang jelas bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi setiap program dan kegiatan. Penggunaan anggaran harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
Pemkab Balangan juga memastikan seluruh penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Sekda menilai, keberhasilan pengelolaan APBD juga sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mendorong pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan semakin terarah dan terukur.
Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya tercatat sebagai angka penyerapan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pencapaian target pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
