Seluruh Fraksi DPRD Balangan Setujui Pembahasan Lanjutan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti Transparansi hingga Optimalisasi PAD
Jelajah Kalimantan News , Paringin – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan sepakat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Meski demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II DPRD Balangan yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Selasa (30/6/2026).
Secara umum, seluruh fraksi menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Pengelolaan APBD juga diharapkan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Maju mengapresiasi penyampaian Raperda sebagai bentuk pelaksanaan amanat regulasi sekaligus wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Menurut fraksi ini, laporan pertanggungjawaban APBD harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan daerah.
Fraksi tersebut juga mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
Apresiasi juga disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2025. Meski menilai pelaksanaan APBD telah berjalan dengan baik, PAN meminta pemerintah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai laporan pertanggungjawaban APBD perlu disusun secara lebih komprehensif dengan memuat capaian kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja daerah, hingga penjelasan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). PPP juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera mengapresiasi penyampaian Raperda sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Fraksi ini juga menyoroti perlunya optimalisasi PAD, penguatan program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, peningkatan sistem pengendalian intern, serta perbaikan kualitas pelayanan publik.
Berbagai pandangan yang disampaikan seluruh fraksi mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik. Seluruh masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD pada tahun-tahun mendatang.
Menutup rapat paripurna, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Balangan secara prinsip menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Reporter Dayat Editor Nando
