Komisi III DPRD Balangan Bedah LKPJ 2025, Soroti Infrastruktur hingga Pelayanan Publik
Jelajah Kalimantan News, Paringin – Komisi III DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rapat yang berlangsung selama dua hari, 20–21 April 2026, di ruang rapat DPRD Balangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansyari, serta dihadiri anggota komisi dan perwakilan SKPD terkait.
Adapun SKPD yang hadir merupakan mitra kerja Komisi III, di antaranya Bidang Umum, Kesra dan Protokol Sekretariat Daerah, Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Diskominfosan, hingga BPBD.
Dalam rapat ini, Komisi III melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Pembahasan difokuskan pada capaian kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansyari, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kami juga menyoroti sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan ke depan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Sejumlah isu strategis turut menjadi sorotan dalam rapat tersebut, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor yang menjadi ruang lingkup Komisi III.
Sementara itu, masing-masing perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja instansi mereka, sekaligus memberikan penjelasan atas pertanyaan dan masukan dari anggota dewan.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Balangan diharapkan mampu merumuskan rekomendasi yang konstruktif terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi penting guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan, demi pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat Balangan.
Reporter Dayat Editor Nando
