Lantik 141 Kepala Sekolah, Gubernur H. Muhidin Warning: Jangan Ada Pungli, Dana BOS Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Jelajah Kalimantan News, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memberikan peringatan tegas kepada 141 kepala sekolah yang baru dilantik agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.
Tak hanya soal pungli, H. Muhidin juga meminta para kepala sekolah berhati-hati dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Setiap penggunaan anggaran harus sesuai petunjuk teknis, kebutuhan sekolah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut disampaikan H. Muhidin saat melantik 141 Kepala Sekolah bersama 20 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
“Tolong diperhatikan para Kepala Sekolah, dalam menggunakan dana BOS harus hati-hati. Sesuai apa kebutuhan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas H. Muhidin.
Ia menekankan, jabatan kepala sekolah bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga merupakan amanah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik.
Karena itu, kepala sekolah diminta mampu membangun suasana belajar yang aman, nyaman, asri, serta bebas dari tindakan kekerasan.
“Bagi bapak ibu yang dipercaya menjadi kepala sekolah, jadilah pimpinan yang mampu mengelola sekolah, menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, asri, dan bebas dari tindakan kekerasan. Jagalah kekompakan untuk mendidik murid yang terbaik,” harapnya.
H. Muhidin juga meminta kepala sekolah yang mendapat penempatan baru agar segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Menurutnya, kekompakan seluruh unsur sekolah menjadi salah satu kunci dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan.
Selain persoalan tata kelola sekolah dan dana BOS, Gubernur Kalsel turut mengingatkan pihak sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan menyusul masih maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pihak sekolah diminta memperhatikan kondisi sekitar sekolah dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi dampak karhutla.
Pelantikan 141 kepala sekolah tersebut dirangkai dengan pelantikan 20 Pejabat Fungsional serta penyerahan SK PNS kepada enam lulusan IPDN Angkatan XXXII di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel H. M. Tambrin, para Tenaga Ahli Gubernur (TAG), serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Kalsel.
Melalui pelantikan ini, para kepala sekolah dan pejabat fungsional yang menerima amanah diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dunia pendidikan di Kalimantan Selatan.
(Rin/Adpim) Foto: M. Alfian/Septian Saputra/Biro Adpim
