Jelajah Kalimantan News, Banjarmasin – Kekhawatiran warga terhadap potensi banjir dan keselamatan pengguna jalan di sekitar pembangunan jembatan kawasan Simpang Ulin mendapat perhatian Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui peninjauan langsung ke lapangan bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalsel dan sejumlah instansi terkait.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Satlantas Polresta Banjarmasin, Dinas Perhubungan Kalsel serta Balai Jalan PUPR Kalsel, hari jumat (2/10/2026) pukul 10.00 wita.
Warga menyampaikan, kondisi kawasan yang relatif rendah membuat mereka khawatir pembangunan jembatan berdampak terhadap aliran air, terutama ketika musim penghujan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah belum maksimalnya keberadaan gorong-gorong.
“Kita melihat secara langsung kendala yang ada di masyarakat, tentang potensi banjir. Memang gorong-gorong belum dibuat,” ujar warga.
Menurut warga, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena sejumlah rumah berada berhadapan langsung dengan jembatan dan akses jalan dari arah Simpang Ulin.
Warga meminta fasilitas gorong-gorong dan sistem drainase dimaksimalkan sebagai langkah antisipasi agar pembangunan tidak menimbulkan genangan di permukiman.
“Potensi banjirnya karena kami rendah. Mohon gorong-gorong dimaksimalkan supaya mengantisipasi banjir,” katanya.
Tak Hanya Banjir, Warga Soroti Keselamatan
Selain persoalan banjir, warga juga meminta perhatian terhadap aspek keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Posisi rumah yang berhadapan langsung dengan kawasan jembatan membuat warga berharap adanya pengaturan lalu lintas yang lebih baik, terutama dari arah Simpang Ulin.
“Untuk keamanan juga, untuk keamanan orang rumah, warga sekitar dan pengguna jalan secara umum,” ungkapnya.
Warga menegaskan, penyampaian keluhan tersebut bukan berarti menolak pembangunan pemerintah. Mereka menyatakan mendukung pembangunan, namun meminta berbagai potensi dampak terhadap masyarakat diselesaikan secara nyata.
“Kami mendukung semua proyek pemerintah. Tapi tolong dua hal tadi diperhatikan, yaitu potensi banjir dan keamanan,” tegas warga.
Warga juga mengapresiasi fasilitasi Ombudsman dan YLKI Kalsel yang membantu mempertemukan masyarakat dengan pihak-pihak terkait.
Mereka berharap persoalan yang dibahas dalam peninjauan lapangan tidak berhenti pada pembicaraan administratif, tetapi menghasilkan solusi konkret.
“Saya berharap ada penyelesaian yang nyata, bukan cuma di atas kertas,” ujarnya.
YLKI: Pembangunan Jangan Sampai Merugikan Warga
Ketua YLKI Kalsel, Fauzan Ramon, SH., MH, mengatakan pihaknya selama ini menerima berbagai pengaduan masyarakat di Kalimantan Selatan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan konsumen.
Ia menyebut YLKI tetap mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur untuk penanganan persoalan banjir di Banjarmasin.
Namun, menurut Fauzan, pembangunan harus tetap memperhatikan masyarakat yang berada di sekitar proyek.
“Pembangunan untuk Kalsel, terutama di Banjarmasin untuk penanganan banjir, kita dukung. Tapi jangan sampai perusahaan merugikan masyarakat, termasuk konsumen,” kata Fauzan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh proses pembangunan dan perizinan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, perusahaan pelaksana proyek memang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan, tetapi kepentingan tersebut tidak boleh mengabaikan masyarakat yang terdampak.
“Boleh mencari untung, tapi jangan merugikan masyarakat atau rakyat,” tegasnya.
Ombudsman Fokus Dua Persoalan
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman, S.I.P., MPA, mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.
Hadi menyebut terdapat dua persoalan utama yang menjadi fokus dalam pengecekan lapangan, yakni potensi banjir dan pengamanan arus lalu lintas.
“Ada dua hal. Pertama, itu karena ada situasi banjir dan yang kedua terkait dengan pengamanan arus lalu lintas,” ujar Hadi.
Menurutnya, pengecekan langsung diperlukan agar berbagai persoalan yang telah dibicarakan sebelumnya dapat dilihat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Selain pengecekan, dilakukan pula simulasi dengan melibatkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Simulasi tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan kondisi darurat ketika musim penghujan tiba.
“Kita masih musim kemarau. Harapan kita pada saat simulasi hari ini, kita mengantisipasi kalau nanti sudah musim penghujan, mudah-mudahan tidak sampai menyebabkan efek banjir atas pembangunan,” jelasnya.
Antisipasi tersebut diharapkan tidak hanya melindungi warga yang tinggal di sekitar proyek, tetapi juga masyarakat yang berada di kawasan belakang pembangunan.
Semua Pihak Diminta Bersinergi
Warga kembali menegaskan bahwa mereka tidak mempersoalkan pembangunan, melainkan meminta agar aspek keselamatan dan dampak lingkungan menjadi perhatian bersama.
Masyarakat berharap Ombudsman, YLKI, pemerintah daerah, kepolisian, dinas perhubungan, serta instansi teknis dapat terus berkoordinasi untuk menemukan solusi terhadap persoalan yang ada.
“Kami mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Tapi tolong antisipasi kemungkinan banjir dan keamanan dibantu untuk diselesaikan sekarang di lapangan, karena sudah melihat langsung kondisinya,” pungkas warga.
Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan pembangunan tetap berjalan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap warga dan pengguna jalan di sekitar kawasan Simpang Ulin.
Media ini memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait atas pemberitaan ini. (Nd_234)
