jelajahkalimantannewa.com, Banjarbaru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 1.055 sertifikat aset Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada di Kalimantan Selatan, pada Kamis (13/07/2023). Sertifikat tersebut diserahkan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan kepada 14 perwakilan pemilik aset.
Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengatakan, penyertifikatan tanah aset ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. “Sertifikasi aset pemerintah, BMN atau BMD adalah perintah Presiden Jokowi untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan aset yang berakibat masalah hukum. Selain itu, juga untuk menghindari terjadi tumpang tindih di tanah aset,” jelasnya.
Penyertifikatan tanah aset pemerintah ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia yang ditargetkan selesai pada 2025 mendatang. “Apabila seluruh tanah sudah terdaftar maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat drastis,” ucap Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/Kepala BPN berharap, kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah bisa terus berlanjut pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar tercipta Kabupaten/Kota Lengkap di Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menyebut, cara yang bisa ditempuh, yakni menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendaftaran pertama, serta bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyertifikatan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Alen Saputra menyampaikan, proses pendaftaran tanah hingga saat ini sudah mencapai angka 70,72 persen. “Total bidang tanah di Kalimantan Selatan ini ada 3.049.478 bidang, sementara jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar 2.156.665 bidang,” ungkapnya.
Turut memberi sambutan pada kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Di samping itu, hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, serta sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. Hadir pula Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Selatan. (JM/PHAL)
