Jelajah Kalimantan News, Marabahan – Permasalahan sertifikasi tanah di Kabupaten Barito Kuala (Batola) menjadi sorotan serius DPRD Batola. Hal ini ditindaklanjuti dengan digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batola di Aula DPRD Batola, Rabu (1/10/2025).
Kepala BPN Batola, Norlita Dahlia, menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan penuh dari DPRD Batola agar program sertifikasi tanah dapat berjalan sukses tahun ini.
“Kami minta dukungan DPRD Batola, mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan sukses,” harapnya.
Norlita juga menegaskan bahwa berbagai pertanyaan dan masukan dari anggota dewan dalam forum RDP telah dijadikan bahan solusi untuk menata penyertifikatan lahan ke depan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Batola, H. Bahriannor, menyebut bahwa RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat terkait masalah sertifikasi tanah.
“Jadi sudah kita fasilitasi dengan Kepala BPN Batola, Alhamdulillah ada solusinya,” ujar politisi Partai NasDem ini.
Menurut Bahriannor, berbagai persoalan tanah di Batola mencakup konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pihak lain. Karena itu, koordinasi dengan BPN Batola menjadi langkah penting untuk mencegah persoalan semakin meluas.
“Untuk saat ini, permasalahan sertifikasi tanah hampir terjadi di semua kecamatan di Batola,” ungkapnya.
Senada, anggota DPRD Batola, Saleh, menekankan pentingnya ketelitian BPN Batola dalam proses penyertifikatan agar tidak terjadi tumpang tindih lahan.
“BPN harus benar-benar teliti, baik terhadap lahan masyarakat maupun perusahaan, supaya ke depan tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
RDP tersebut diharapkan dapat menjadi titik terang dalam penyelesaian persoalan sertifikasi tanah di Batola, sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD dan BPN untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat maupun dunia usaha. (*/Nd_234/Poto teladankalimantan)
