GEGER! Dana Tali Asih Rp9,06 Miliar Diduga Dikorupsi, Ditreskrimsus Polda Kalsel Tetapkan Kades Sebamban Lama sebagai Tersangka

0
IMG-20261115-WA0002

Jelajah Kalimantan News, Banjarmasin – Kasus dugaan korupsi dana tali asih perusahaan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, akhirnya terungkap. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel menetapkan Kepala Desa Sebamban Lama berinisial S sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana bantuan perusahaan selama periode tahun anggaran 2017 hingga 2022.

Tidak tanggung-tanggung, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp9.069.159.608 atau sekitar Rp9,06 miliar.

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakil Direktur Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa, S.I.K., didampingi Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel, Ps. Kaur Pensat Bidhumas Polda Kalsel, serta Panit Unit 3 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel, Jumat (13/11/2026) pagi di Banjarmasin.

Terbongkarnya dugaan korupsi tersebut berawal dari pengaduan masyarakat Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Warga mencurigai adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana tali asih yang diberikan sejumlah perusahaan untuk kepentingan masyarakat desa.

Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap dugaan modus yang dilakukan tersangka dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala desa.

Tersangka diduga menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim pengelola keuangan desa, sekaligus membuka rekening bank lain atas nama Desa Sebamban Lama di luar rekening resmi yang telah ditetapkan oleh bupati.

“Dalam pelaksanaannya, tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tali asih yang diterima secara tunai maupun non-tunai dari sejumlah perusahaan di wilayah Desa Sebamban Lama,” ungkap AKBP Theodorus Priyo Santosa dalam konferensi pers.

Dana yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa tersebut diduga justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi serta memperkaya diri sendiri.

Besarnya kerugian negara dalam perkara ini diperkuat melalui hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai mencapai Rp9,06 miliar.

24 Saksi dan 6 Ahli Diperiksa

Untuk membongkar konstruksi perkara, penyidik Unit 3 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel yang dipimpin AKBP Amin Rovi, S.H., telah melakukan pemeriksaan terhadap 24 orang saksi.

Para saksi berasal dari berbagai unsur, mulai perangkat desa, tim pengelola dana, pihak perusahaan pemberi tali asih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pihak kecamatan hingga pihak perbankan.

Tidak hanya itu, penyidik juga meminta keterangan enam orang saksi ahli dari bidang pemerintahan desa, hukum pidana, akuntansi, dan keuangan negara.

Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah dokumen administrasi serta rekening koran yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut.

Penyidik juga menyita dua bidang tanah yang disebut sebagai aset milik tersangka dan dijadikan barang bukti, yakni satu bidang tanah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas sekitar 11.540 meter persegi serta satu bidang tanah dengan surat sporadik seluas sekitar 12.176 meter persegi.

Berkas Lengkap, Tersangka Segera Diserahkan ke Kejaksaan

Penanganan perkara ini kini memasuki tahap pelimpahan kepada pihak kejaksaan. Berkas perkara tersangka S telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada 3 November 2026.

Penyidik Polda Kalsel menjadwalkan penyerahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada pekan depan.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun, serta pidana denda hingga Rp1 miliar.

Terungkapnya perkara ini menjadi sorotan serius terhadap tata kelola dana tali asih perusahaan di tingkat desa. Sebab, dana yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru diduga bermasalah dalam pengelolaannya hingga menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah.

Publik kini menanti proses hukum selanjutnya, termasuk pembuktian perkara di pengadilan serta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tali asih tersebut.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, S tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Humas Polda Kalsel)

Tinggalkan Balasan

You cannot copy content of this page