Sekdaprov Kalsel Syarifuddin: Jangan Banyak Aplikasi, Perkuat Integrasi Sistem dan Tata Kelola Data Pemerintahan Digital

0
IMG-20261118-WA0003

Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel), Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya penguatan konektivitas, integrasi aplikasi, dan tata kelola data dalam mempercepat transformasi pemerintahan digital di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan digital bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari kemampuan sistem pemerintahan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Syarifuddin saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, di Aula Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).

Rakerda yang mengangkat tema “Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan” tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Diskominfo kabupaten dan kota se-Kalsel.

Dalam arahannya, Syarifuddin menyebut konektivitas merupakan fondasi utama pemerintahan digital. Namun, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan yang belum terjangkau sinyal, memiliki keterbatasan akses internet, serta belum didukung jaringan intra pemerintah yang berfungsi optimal.

Karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur digital dan pemerataan akses internet hingga ke seluruh kabupaten dan kota menjadi pekerjaan mendesak yang harus segera dituntaskan.

Tidak hanya infrastruktur, ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengevaluasi aplikasi pemerintahan yang telah dibangun agar sesuai dengan arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pengembangan aplikasi yang memiliki fungsi serupa diminta untuk dihentikan dan diarahkan pada sistem pelayanan yang saling terhubung serta mampu melakukan pertukaran data.

“Kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang dapat bertukar data,” tegas Syarifuddin.

Perkuat Satu Data Indonesia dan Keamanan Siber

Selain integrasi aplikasi, Sekdaprov menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola data melalui penguatan kebijakan Satu Data Indonesia, standardisasi dan validasi data, pemanfaatan statistik sektoral, serta berbagi pakai data antarperangkat daerah.

Menurutnya, keseragaman data menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan agar tidak terjadi perbedaan kesimpulan akibat penggunaan data yang tidak sama.

Syarifuddin juga mengingatkan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan keamanan sistem elektronik dan pelindungan data pribadi masyarakat.

“Semakin banyak layanan yang kita pindahkan ke ruang digital, semakin besar pula tanggung jawab kita menjaganya. Penguatan keamanan sistem elektronik, pelindungan data pribadi masyarakat, manajemen risiko, kesadaran keamanan siber aparatur, serta kesiapan menangani insiden perlu berjalan bersamaan dengan pengembangan layanannya, bukan menyusul kemudian,” jelasnya.

Di bidang komunikasi publik, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi, keterpaduan penyebarluasan informasi pemerintah, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta penanganan informasi yang tidak benar.

Dengan pengelolaan komunikasi publik yang terkoordinasi, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi pemerintahan yang benar, akurat, dan mudah diakses.

Transformasi Digital Harus Berdampak pada Pelayanan Masyarakat

Lebih lanjut, Syarifuddin menegaskan transformasi digital merupakan bagian dari reformasi birokrasi daerah. Karena itu, keberhasilannya harus diukur berdasarkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar jumlah aplikasi yang tersedia.

“Tentu kami menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi daerah, dan keberhasilannya kami ukur dari mutu pelayanan publik serta kemudahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari jumlah aplikasi yang dibangun,” ujarnya.

Ia juga menegaskan Diskominfo memiliki peran sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan digital bersama seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

Setiap kendala dalam pelaksanaannya dapat disampaikan melalui Diskominfo untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Selain kesiapan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur juga menjadi perhatian. Menurutnya, sistem pemerintahan digital yang baik harus didukung petugas yang memiliki kemampuan dan pemahaman dalam mengoperasikannya.

“Karena sistem yang baik tetap memerlukan petugas yang memahami cara menjalankannya,” tegas Syarifuddin.

Rakerda Diskominfo se-Kalsel Tahun 2026 tersebut berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, dengan sejumlah materi pembahasan terkait optimalisasi pemerintahan digital, di antaranya dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Usai membuka kegiatan, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin didampingi Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, menyerahkan plakat kepada perwakilan Diskominfo kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.

Melalui Rakerda ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Rin/Adpim)

Foto: M. Rezky Maulidja/Biro Adpim

Tinggalkan Balasan

You cannot copy content of this page