Sawit Rp2,4 Juta Berujung Tersangka, Polemik HGU di Tanah Laut Mencuat! Kuasa Hukum Minta Polres Evaluasi, Komisi I DPRD Diminta Turun Tangan

Jelajah Kalimantan News, Tanah Laut – Kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit senilai sekitar Rp2,4 juta yang menjerat seorang warga berinisial S di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kini memunculkan polemik yang lebih luas. Bukan hanya menyangkut dugaan tindak pidana, perkara ini juga menyeret persoalan kejelasan status lahan, batas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, hingga riwayat penguasaan tanah oleh masyarakat Desa Karang Rejo.

Kuasa hukum S, Heriyadi, S.H., M.H., meminta Polres Tanah Laut mengevaluasi proses penyidikan dan penetapan tersangka secara objektif. Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya berpatokan pada dokumen pihak pelapor, tetapi juga menguji alas hak masyarakat, mendengarkan keterangan pemerintah desa, serta mencocokkan seluruh dokumen dengan kondisi faktual di lapangan.

Permintaan tersebut disampaikan Heriyadi saat mendatangi Mapolres Tanah Laut, Jumat (13/11/2026), untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sekaligus menyampaikan keberatan terhadap sejumlah aspek dalam proses penyidikan.

Kedatangan kuasa hukum itu turut didampingi puluhan warga Desa Karang Rejo yang memberikan dukungan moril kepada S. Kehadiran warga sekaligus menjadi penyampaian aspirasi atas persoalan klaim dan penguasaan lahan yang menurut mereka telah berlangsung lama.

Sebelumnya, S ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan laporan pihak perusahaan yang diduga berasal dari PT IE. Perusahaan disebut melaporkan kerugian sekitar Rp2,4 juta berdasarkan hasil penimbangan buah kelapa sawit yang kemudian dikonversikan ke dalam nilai rupiah.

Perkara tersebut ditangani sebagai dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, bagi pihak kuasa hukum, perkara ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya yang menguasai lahan tersebut? Bagaimana riwayat penguasaannya? Apakah lokasi yang dipersoalkan benar-benar berada dalam wilayah HGU perusahaan?

Heriyadi menilai pertanyaan tersebut harus dijawab terlebih dahulu melalui pemeriksaan yang menyeluruh dan terbuka.

EMPAT PERSOALAN KRUSIAL, STATUS LAHAN DIMINTA DIUNGKAP

Setelah mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan, Heriyadi mengungkapkan sedikitnya empat persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dari penyidik maupun instansi terkait.

1. Lokasi perkara dipersoalkan, Swarangan atau Karang Rejo?

Persoalan pertama menyangkut perbedaan informasi mengenai lokasi administratif objek perkara.

Menurut penelusuran awal pihak kuasa hukum, perusahaan disebut mengklaim lokasi tersebut berada di wilayah Desa Swarangan. Sementara berdasarkan keterangan yang diperoleh pihak kuasa hukum, lokasi yang dipersoalkan diduga masuk wilayah administratif Desa Karang Rejo.

Heriyadi meminta perbedaan tersebut tidak dibiarkan menjadi persoalan yang menggantung. Penyidik perlu memastikan koordinat, batas administrasi desa, serta kesesuaian dokumen pertanahan.

Sebab, kepastian lokasi kejadian perkara atau locus delicti merupakan salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum.

2. Warga mengaku puluhan tahun mengelola lahan

Persoalan kedua berkaitan dengan riwayat penguasaan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat.

Heriyadi menyampaikan bahwa sejumlah warga, termasuk kliennya, mengaku telah bertahun-tahun mengelola lahan tersebut. Mereka melakukan aktivitas menanam, merawat, hingga memanen hasil tanaman.

Menurut keterangan warga, selama aktivitas tersebut berlangsung mereka tidak pernah menerima teguran, peringatan, maupun pemberitahuan langsung mengenai klaim penguasaan lahan oleh perusahaan.

S sendiri mengaku memiliki dokumen alas hak yang dijadikan dasar penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut.

“Bagaimana mungkin aktivitas masyarakat yang telah berlangsung bertahun-tahun kemudian berujung pada laporan dugaan tindak pidana, sementara riwayat penguasaan lahan, dokumen yang dimiliki warga, dan keterangan pemerintah desa belum sepenuhnya diuji secara bersama-sama?” ujar Heriyadi.

3. Batas HGU perusahaan dipertanyakan

Persoalan ketiga menyangkut kejelasan batas HGU perusahaan.

Pihak kuasa hukum mempertanyakan tidak ditemukannya tanda batas fisik yang jelas maupun papan informasi HGU di lokasi yang selama ini dikelola masyarakat.

Karena itu, Heriyadi meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen HGU, peta bidang, koordinat, serta batas fisik lahan.

Menurutnya, kepastian apakah objek perkara benar-benar masuk wilayah HGU perusahaan harus dibuktikan melalui data pertanahan yang sah dan verifikasi lapangan.

4. Akses warga disebut semakin terbatas

Persoalan keempat berkaitan dengan dampak klaim lahan terhadap kehidupan masyarakat.

Warga mengaku akses menuju sejumlah bagian lahan menjadi terbatas setelah adanya pembuatan parit oleh pihak perusahaan.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian pemerintah agar persoalan penguasaan lahan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.

KUASA HUKUM MINTA GELAR PERKARA KHUSUS, PENYIDIK DIMINTA UJI SELURUH BUKTI

Heriyadi menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penegakan hukum ataupun mempertentangkan kepentingan masyarakat dengan perusahaan.

Namun, ia meminta agar seluruh fakta diperiksa secara berimbang. Dokumen perusahaan harus diuji, begitu pula dokumen alas hak masyarakat, keterangan pemerintah desa, serta kondisi sebenarnya di lokasi perkara.

“Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Kami tidak meminta perlakuan khusus terhadap klien kami. Yang kami minta adalah perlakuan hukum yang adil dan setara,” tegasnya.

Ia meminta penyidik tidak hanya mengandalkan dokumen administratif, tetapi juga turun langsung melihat objek yang dipersoalkan.

“Periksa dokumen perusahaan, periksa alas hak masyarakat, dengarkan pemerintah desa, dan turun langsung melihat kondisi objek yang dipersoalkan,” tambahnya.

Pihak kuasa hukum berharap Polres Tanah Laut memberikan ruang evaluasi melalui mekanisme gelar perkara khusus dengan mempertimbangkan seluruh keterangan dan bukti yang relevan.

Menurut Heriyadi, persoalan batas HGU, riwayat penguasaan tanah, dan kepemilikan tanaman harus didalami secara cermat agar penegakan hukum tidak mengabaikan aspek keperdataan masyarakat.

KOMISI I DPRD TANAH LAUT DIMINTA BERSUARA, NASIB WARGA KARANG REJO JANGAN DIABAIKAN

Selain meminta evaluasi kepada kepolisian, Heriyadi juga menyampaikan permohonan perhatian secara khusus kepada Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Ia berharap persoalan yang dialami masyarakat Desa Karang Rejo tidak hanya berhenti menjadi keluhan warga, tetapi mendapatkan ruang pembahasan dan pengawasan sesuai kewenangan DPRD.

Menurutnya, persoalan klaim HGU dan penguasaan lahan perkebunan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait.

Heriyadi berharap Komisi I DPRD Tanah Laut dapat memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat, mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, kementerian, maupun instansi terkait lainnya.

“Kami memohon perhatian Komisi I DPRD Tanah Laut. Tolong persoalan masyarakat Desa Karang Rejo ini ikut dicermati. Jangan sampai masyarakat yang selama bertahun-tahun mengelola lahan justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka perjuangkan,” ungkap Heriyadi.

Sebagai langkah lanjutan, tim kuasa hukum berencana menyampaikan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut agar para wakil rakyat dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan mendorong penyelesaian melalui koordinasi lintas instansi.

Bagi Heriyadi, kehadiran DPRD diharapkan dapat membuka ruang komunikasi antara masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan instansi pertanahan sehingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan ketentuan hukum.

JANGAN HANYA MENGHITUNG KERUGIAN SAWIT, KEPEMILIKAN DAN STATUS LAHAN JUGA HARUS JELAS

Heriyadi kembali mengingatkan bahwa perkara ini tidak boleh hanya dilihat dari dugaan pengambilan buah kelapa sawit. Menurutnya, ada persoalan mendasar mengenai status lahan yang harus dijelaskan secara terang berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan.

“Jangan hanya bertanya siapa yang mengambil buah sawit. Tetapi juga harus dijawab secara terang siapa yang menguasai lahannya, bagaimana riwayat penguasaannya, di mana batas HGU perusahaan, dan apakah lokasi yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.

Ia berharap Polres Tanah Laut, Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, dan DPRD Kabupaten Tanah Laut memberikan perhatian sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Sebab, menurut pihak kuasa hukum, perkara ini bukan semata-mata tentang dugaan pencurian sawit senilai Rp2,4 juta. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan potensi konflik penguasaan lahan yang membutuhkan penyelesaian secara terbuka.

“Hukum harus tegas, tetapi juga harus cermat. Keadilan tidak boleh hanya bersandar pada dokumen, melainkan harus diuji dengan fakta,” tutup Heriyadi di depan Mapolres Tanah Laut.

CATATAN REDAKSI: Keterangan mengenai riwayat penguasaan lahan, batas HGU, dokumen alas hak masyarakat, serta keberatan terhadap proses penyidikan dalam berita ini merupakan pernyataan pihak kuasa hukum dan masyarakat. Penetapan tersangka tidak menghapus asas praduga tak bersalah. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari Polres Tanah Laut, pihak perusahaan, serta instansi terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Nd_234)