402 Klien Rehabilitasi Narkoba, PC TIDAR Tagih Pusat Rehabilitasi Milik Pemkot Banjarmasin

Jelajah Kalimantan News, Banjarmasin – Penyalahgunaan narkotika di Kota Banjarmasin menjadi perhatian serius. Sebanyak 402 klien tercatat menjalani rehabilitasi narkotika sepanjang periode 2020 hingga 2026. Mirisnya, mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 18–40 tahun. Kondisi ini mendorong Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya (PC TIDAR) Kota Banjarmasin mendesak pemerintah kota segera menghadirkan pusat rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).

Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan kajian strategis PC TIDAR yang mengolah data BNNK Banjarmasin periode 2020–2026, sebanyak 81,84 persen klien rehabilitasi merupakan kelompok usia produktif. Sementara kelompok anak dan remaja berusia 0–17 tahun mencapai 5,97 persen.

Ancaman tersebut juga tercermin dari jumlah perkara narkotika yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Hingga November 2026, tercatat sekitar 400 perkara narkotika.

Melihat kondisi itu, PC TIDAR menilai penanganan penyalahgunaan NAPZA tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi dan edukasi pencegahan. Pemerintah daerah juga harus menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai agar korban mendapatkan kesempatan pemulihan secara optimal.

Dalam Kajian Strategis yang ditujukan kepada Wali Kota Banjarmasin, PC TIDAR secara khusus menyoroti belum tersedianya fasilitas rehabilitasi rawat inap milik Pemkot Banjarmasin.

Akibatnya, layanan rehabilitasi yang selama ini dapat diakses di tingkat kota masih didominasi rawat jalan. Sedangkan untuk mendapatkan layanan rawat inap, pasien harus bergantung pada fasilitas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Situasi tersebut dinilai berpotensi menyulitkan keluarga korban, terutama dari sisi jarak, biaya, dan pendampingan selama proses pemulihan. Padahal, dukungan keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam perjalanan rehabilitasi.

Ketua PC TIDAR Kota Banjarmasin, M. Riza Fahlevi, berharap kajian yang telah disusun pihaknya tidak hanya menjadi dokumen rekomendasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program pembangunan daerah.

“Angka ratusan korban yang didominasi usia produktif ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm serius bagi bonus demografi Kota Banjarmasin. Kami sangat berharap Pemkot Banjarmasin dapat menindaklanjuti kajian ini melalui perencanaan pembangunan pusat rehabilitasi kota dan alokasi APBD, sebagai wujud perhatian nyata pemerintah kepada warga korban NAPZA agar mereka mendapat hak pemulihan yang layak dan dekat dengan dukungan keluarga,” ujar M. Riza Fahlevi.

Usulan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar Pemkot Banjarmasin menjalankan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam kajiannya, PC TIDAR menyampaikan lima rekomendasi konkret kepada pemerintah kota.

Pertama, mengkaji dan merencanakan pembangunan pusat rehabilitasi narkoba tingkat kota. Kedua, mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung pembangunan serta operasional fasilitas rehabilitasi.

Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan BNNK, rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Keempat, menyediakan layanan rehabilitasi gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Kelima, menyiapkan program pemberdayaan dan pelatihan vokasi bagi mantan penyalahguna NAPZA setelah menjalani rehabilitasi, sehingga mereka memiliki keterampilan untuk kembali mandiri dan produktif.

Sementara itu, Sekretaris PC TIDAR Kota Banjarmasin, M. Ridho Akbar G. Dohamid, menegaskan organisasinya akan terus mengawal usulan tersebut hingga masuk dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah.

Menurutnya, persoalan penyalahgunaan narkoba tidak boleh berhenti pada upaya pencegahan dan penindakan. Pemulihan korban serta pemberdayaan setelah rehabilitasi juga harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah.

“PC TIDAR Banjarmasin berkomitmen penuh menjadi mitra strategis sekaligus pengawal kebijakan ini. Kami siap mengawal secara berkelanjutan mulai dari tahap pembahasan, penganggaran, hingga usulan pusat rehabilitasi dan program pemberdayaan kepemudaan ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata oleh Pemkot Banjarmasin,” tegas M. Ridho Akbar G. Dohamid.

PC TIDAR berharap Pemkot Banjarmasin segera memberikan perhatian terhadap usulan tersebut melalui perencanaan pembangunan dan penganggaran yang terukur.

Dengan dominasi korban dari kalangan usia produktif, persoalan NAPZA bukan hanya menyangkut kesehatan dan keselamatan individu, tetapi juga masa depan generasi muda serta kualitas sumber daya manusia di Kota Banjarmasin.

Kehadiran pusat rehabilitasi di tingkat kota diharapkan menjadi solusi agar masyarakat yang terjerat penyalahgunaan narkoba memperoleh akses pemulihan yang lebih dekat, terjangkau, dan berkelanjutan.(siaran pers)