Prabowo Inginkan Sekolah Negeri Gratis, GMPD Soroti Dugaan Pungutan Berkedok Sumbangan, Jangan Bebani Orang Tua Murid!
Jelajah Kalimantan News, Banjarbaru – Dugaan praktik pungutan berkedok sumbangan sukarela di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Kota Banjarbaru menyoroti dugaan masih adanya penarikan dana dengan dalih sumbangan sukarela di SMAN 4 Banjarbaru.
Ketua sekaligus Koordinator GMPD Banjarbaru, Drs. Rachmadi, yang akrab disapa Pak Engot atau Rachmadi Madi Engot, menyampaikan persoalan tersebut melalui pesan WhatsApp yang diterima media ini, Rabu (11/11/2026).
Rachmadi menegaskan, pihak sekolah maupun komite sekolah harus memahami dan mematuhi aturan terkait penggalangan dana pendidikan. Jangan sampai istilah sumbangan sukarela justru digunakan untuk membenarkan penarikan uang yang dalam praktiknya bersifat wajib atau membebani orang tua dan wali murid.
Menurutnya, apabila penarikan dana dilakukan dengan unsur paksaan, kewajiban, atau tidak sesuai ketentuan hukum, praktik tersebut patut dipertanyakan dan dapat mengarah pada dugaan pungutan liar (pungli).
Rachmadi mengingatkan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Aturan tersebut secara tegas melarang komite sekolah, baik secara kolektif maupun perseorangan, melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
Karena itu, GMPD Banjarbaru meminta seluruh sekolah agar tidak melakukan praktik penarikan dana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami dengan tegas mengingatkan setiap sekolah agar tidak melakukan pungutan. Kami juga akan terus melakukan pengawasan sekaligus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan agar laporan-laporan maladministrasi dan dugaan pungutan liar tidak lagi terjadi di lingkungan pendidikan di Kalimantan Selatan,” tegas Rachmadi.
Ia menilai, dunia pendidikan harus menjadi tempat pelayanan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai orang tua murid merasa terbebani oleh penarikan dana yang tidak jelas dasar maupun mekanismenya.
Selain melakukan pengawasan secara kelembagaan, GMPD juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Rachmadi berharap masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan tindakan penarikan dana yang diduga memenuhi unsur pungutan terlarang.
Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan kekuatan penting dalam membantu GMPD menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik.
“Bagaimanapun masyarakat merupakan perpanjangan tangan kami dalam melakukan pengawasan terhadap instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik. Kami berharap masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan tindakan pungutan yang tidak sesuai ketentuan,” ungkapnya.
GMPD Banjarbaru memastikan akan terus mengawal berbagai laporan masyarakat serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan agar persoalan dugaan pungutan dan maladministrasi di lingkungan pendidikan mendapat perhatian serius.
Sementara itu, menyikapi sorotan GMPD terkait dugaan pungutan berkedok sumbangan sukarela di SMAN 4 Banjarbaru, media ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada pihak sekolah, khususnya kepala SMAN 4 Banjarbaru, untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak SMAN 4 Banjarbaru mengenai persoalan tersebut.
Media ini tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan dan asas praduga tak bersalah. Dugaan yang disampaikan GMPD masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi lebih lanjut agar persoalan ini dapat diketahui secara terang dan objektif. (Nd_234)
