Ekonomi Kalsel Tumbuh 5,22 Persen, Pemprov Siapkan Tiga Strategi Jaga Daya Beli Masyarakat
Jelajah Kalimantan News, Banjarmasin – Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025, yakni sebesar 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalsel menyadari pertumbuhan tersebut perlu dijaga dan diperkuat agar tidak mudah terpengaruh gejolak ekonomi global. Terlebih, struktur perekonomian Kalsel hingga kini masih cukup bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA), khususnya komoditas batubara.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah, Pemprov Kalsel menyiapkan tiga strategi utama, yakni menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta menjaga kualitas belanja daerah sembari membuka ruang pembiayaan di luar APBD.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel H. Muhammad Syarifuddin saat menghadiri Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Tahun 2026, di Lantai VI Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Kamis (24/9/2026).
Menurut Syarifuddin, strategi tersebut menjadi penting karena ketergantungan ekonomi Kalsel terhadap SDA membuat perekonomian daerah relatif rentan terhadap perubahan harga komoditas dunia.
Di sisi lain, berkurangnya transfer ke daerah dan dana desa turut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
“Strategi pertama adalah stabilitas harga, merupakan fondasi paling dasar, dan pengendalian inflasi. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akan terus diperkuat bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Syarifuddin.
Selain menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemprov Kalsel juga mendorong pengembangan sektor ekonomi baru yang tidak bergantung pada komoditas ekstraktif.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata.
Upaya hilirisasi juga terus dikawal pemerintah daerah. Namun, Syarifuddin menegaskan setiap rencana hilirisasi harus mempertimbangkan kelayakan teknis serta manfaat ekonomi secara matang.
“Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang,” tegasnya.
Sementara itu, strategi ketiga berkaitan dengan kualitas belanja daerah. Pemprov Kalsel akan mengarahkan anggaran pada program-program produktif yang memberikan manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, kebutuhan pembangunan yang membutuhkan pembiayaan besar juga akan dibuka melalui investasi swasta maupun skema kemitraan.
Karena itu, kemudahan dan kecepatan proses perizinan menjadi salah satu bagian dari komitmen Pemprov Kalsel untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Syarifuddin menekankan bahwa berbagai kebijakan ekonomi pada akhirnya harus bermuara pada masyarakat sebagai pelaku utama aktivitas perekonomian.
“Kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil akan berjalan pada jalurnya masing-masing, tetapi masyarakatlah yang merasakan dampaknya, baik di pasar, di lahan pertanian, dan di tempat usaha, yang menjadi pusat aktivitas perekonomian warga,” jelasnya.
Kegiatan bertema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan” tersebut juga diisi diskusi panel yang menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, serta ekonom Muhammad Faisal.
Ketiganya menyampaikan berbagai materi mengenai tantangan perekonomian yang perlu diantisipasi daerah ke depan.
Sementara itu, tanggapan terhadap materi diskusi disampaikan oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, serta unsur akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemprov Kalsel berharap pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga mampu menjaga daya beli, memperluas kesempatan usaha, serta memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.
(sal/adpim) Foto: M. Rezky Maulidja/Biro Adpim
