Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Balangan Gelar Forum Konsultasi Publik 2025, Wadah Aspirasi untuk Pelayanan yang Lebih Baik
Jelajah Kalimantan News, Paringin – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat terhadap kebijakan di bidang tenaga kerja, koperasi, dan UKM.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Balangan pada Rabu (29/10/2025) ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Abdurrahman Arrahimi.
Forum ini menjadi wadah penting bagi berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pelaku usaha, pekerja, hingga masyarakat untuk berdiskusi dan memberikan masukan terhadap program serta kebijakan yang telah dan akan dijalankan oleh dinas terkait.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta, sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat demi mewujudkan Balangan yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Dalam sambutannya, Abdurrahman Arrahimi menegaskan bahwa penyelenggaraan FKP merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
“Melalui diskusi terbuka seperti ini, kita berharap dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan memberikan solusi nyata terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat serta sektor usaha di Balangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Abdul Mukhlis menyampaikan bahwa forum ini juga menjadi sarana memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang tenaga kerja, koperasi, dan UKM.
Dengan mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Melalui Standar Pelayanan yang Partisipatif dan Berkelanjutan,” kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, akomodatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik (FKP) sendiri merupakan ruang dialog dan pertukaran opini antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan harapan publik, merumuskan kebijakan, dan meningkatkan kualitas layanan.
FKP juga menjadi salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Reporter Dayat Editor Nando
